Pemerintah Pangkas APBN-P, Keuangan Daerah Terancam

Foto: Ilustrasi

Foto: Ilustrasi

PALUGADANEWS.COM, JAKARTA — Rencana pemerintah pusat memangkas anggaran saat pengajuan rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2016, dipastikan akan mengacam keuangan daerah.

“Dari dana Dana Bagi Hasil (DBH), kita kekurangan Rp 800 Milyar dan pemangkasan ini sudah terjadi dari tahun kemarin,” kata Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan, dikutip dari laman pemprovsumsel.go.id, Senin (28/3).

Menurut Alex, pendapatan terbesar Sumsel berasal dari penjualan gas. Pada saat harga minyak bumi turun, sudah seharusnya DBH Sumsel tidak turun. Untuk itu pihaknya meminta pemerintah pusat meneliti ulang DBH.

“Ekspor gas Sumsel itu 80 persen, ekspor minyak bumi Sumsel hanya 20 persen. Kalaupun harus turun jangan sampai begitu. Karena itu kami  meminta untuk DBH ini diteliti ulang,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman, untuk mengurangi dampak pemangkasan anggaran tersebut, Pemprov Sumsel harus mengenjot PAD seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB­) dan lain sebagainya. Pihaknya juga meminta kabupaten di Sumsel untuk mencari celah agar dapat meningkatkan PAD Sumsel.

“Dampak yang paling terasa di Pemprov Sumsel yakni tertundanya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk PNS, kemudian kegiatan yang tidak urgent terpaksa ditunda seperti kursus, dan lain sebagainya sehingga ruang gerak Pemprov pun terbatas,” jelasnya.

Sebagai informasi,  International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan penerimaan negara tahun ini hanya mencapai Rp1.531 triliun atau 83 persen dari target APBN 2016 yang mencapai Rp1.823 triliun.

Penerimaan pajak diproyeksi hanya akan mencapai Rp1.297 triliun atau 83 persen dari target pajak tahun ini yang mencapai Rp1.547 triliun. Sementara, dari sektor minyak dan gas (migas) negara diproyeksi hanya mampu menerima Rp100 triliun dari targetnya Rp120 triliun.

 

 

BERITA LAINNYA:

Awal April Harga BBM Turun
Alex Noerdin: Sumsel Penyerap APBN Terbesar
Dana Desa Tahap Pertama Cair April 2016
Revisi UU Minerba Masuk Prolegnas 2016
Prabumulih dan Tarakan Jadi Pilot Project Jaringan Gas Kota