Presiden Minta Mendagri Hapus 3000 Perda Bermasalah

PALUGADANEWS.COM, JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera menghapus semua regulasi yang menghambat investasi. Di Bappenas misalnya terdapat 42 ribu peraturan. Sementara Di Kementerian Dalam Negeri ada 3 ribu peraturan daerah.

“Bayangkan sebagai kapal besar, aturan kita sebanyak itu. Semua itu akan sangat menyulitkan dan akan menghambat, menjerat kita sendiri sehingga fleksibilitas kita, kecepatan kita bertindak terhambat,” kata Jokowi, saat berbicara di pertemuan tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Menurut Jokowi semua peraturan yang menghambat akan dihapus, tanpa perlu mengkaji, termasuk 3000 peraturan daerah yang ada di Kementerian Dalam Negeri.

Foto: Ilustrasi

Foto: Ilustrasi

“Saya sudah perintah mendagri yang 3.000 itu hilangi semuanya tahun ini. Tidak usah dikaji, wong bermasalah kok dikaji. Perda retribusi, perizinan, aneh-aneh. Semakin kita dalami semakin aneh, nggak usah dikaji. Hapus,” tegas Jokowi.

Sementara itu, menurut Menteri Dalam Negeri, Thahjo Kumolo, Kementerian Dalam Negeri saat ini tengah melakukan revisi sejumlah peraturan, antara lain, satu undang-undang,  14 peraturan pemerintah, dua peraturan presiden, 29 permendagri, 11 keputusan mendagri, serta enam surat edaran.

Kemendagri juga telah melakukan evaluasi dan pembatalan sejumlah peraturan daerah, antara lain, 29 rancangan Perda APBD 2016,  satu perda provinsi, satu peraturan gubernur, 4 rancangan Perda Pajak Daerah, 14 rancangan Perda Retribusi Daerah, dan satu rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

 

BERITA LAINNYA:

Ibu Hamil Dapatkan PKH Rp1,2 Juta
Pemerintah Pangkas APBN-P, Keuangan Daerah Terancam
Awal April Harga BBM Turun
Alex Noerdin: Sumsel Penyerap APBN Terbesar
Dana Desa Tahap Pertama Cair April 2016
Revisi UU Minerba Masuk Prolegnas 2016