Revisi UU Minerba Masuk Prolegnas 2016

Foto: warta DPR

Foto: warta DPR

PALUGADANEWS.COM. JAKARTA —  Pemerintah dan DPR akhirnya satu suara mengejar target pembahasan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2016 sebagai UU perubahan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, bahwa rencana Pemerintah untuk merevisi undang-undang terkait mineral dan batubara semata-mata bukan untuk merelaksasi ekspor mineral, namum tapi lebih dari itu, revisi Undang-Undang Minerba itu untuk memperkuat struktur industri mineral. Senin (29/2).

Dan untuk memperkuatnya lanjut Sudirman,  harus ada kepastian hukum serta kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus diluruskan antara Undang-Undang 23 dengan undang-undang yang baru nanti setelah revisi.

“Ini semangat dari revisi undang-undang. Jadi jangan lagi ditulis, ekspor mineral mau direlaksasi. Kita tidak pernah bicara begitu,” tegas Sudirman, seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM, Selasa (22/3).

Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 disahkan tahun 2009, namun baru diberlakukan pada 12 Januari 2014. Undang-Undang tersebut mengatur agar semua bahan baku mineral seperti emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga, dan batubara harus dilakukan pemurnian agar memiliki nilai tambah sebelum diekspor.

Undang-undang ini juga mewajibkan pemilik usaha untuk membangun smelter. Yakni sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sehingga dapat meningkatkan  investasi dalam negeri karena fasilitas smelter yang ada saat ini masih terbatas.

Berita Lainnya:

Wakil Bupati Diangkat Jadi Plt Bupati OI
 PTBA Bukukan Laba Bersih Rp2,04 Trliun Tahun 2015
 493,5 Miliar Rupiah Untuk Pembangunan Gas Kota Prabumulih
Kemen PAN-RB Akan Kurangi 1 juta PNS Hingga 2019