Pemkab Muara Enim Desak Pemprov Sumsel Selesaikan Masalah Tapal Batas

Ilustrasi tapal batas, utusanriau.com

Ilustrasi tapal batas, utusanriau.com

PALUGADANEWS.COM, MUARA ENIM — Pemkab Muara Enim mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel untuk segera menyelesaikan masalah tapal batas, karena sampai sampai saat ini masih menjadi polemik antara kabupaten yang ada di Sumsel.

(Baca Juga: Wakil Gubenur Sumsel Kunjungan Kerja Ke Muara Enim )
 
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Muara Enim Nurul Aman saat menerima kunjungan kerja Wakil Gubenur Sumsel Ishak Mekki di Balai Agung Serasan Sekundang Muara Enim, Senin malam (16/5/2016).

“Jika tidak diselesaikan, masalah tapal batas merupakan bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu dan mengakibatkan perpecahan di masyarakat,” kata Nurul Aman.

(Baca Juga: SMAN 1 Ujanmas Raih Empat Gelar di FLS2N Tahun 2016)

Dia mengatakan, persoalan tapal batas yang mendesak diselesaikan adalah tapal batas antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten PALI dan Kotamadya Palembang.

(Baca Juga: Mendikbud Pantau UN SD di Kota Palembang )

“Perbatasan Muara Enim dan PALI mendesak untuk diselesaikan, karena akan menyebabkan lambatnya proses pemekaran DOB Gelumbang nantinya,” tambah Nurul.

(Baca Juga: 2016, Dana Desa Untuk Sumsel Rp 1,7 triliun)

Nurul Aman berharap agar pemerintah provinsi segera memanggil bupati dan walikota yang daerahnya berbatasan langsung dengan daerah Muara Enim untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut.

(Baca Juga: KPK Minta Penyaluran Dana Desa Tepat Sasaran)

Sementara itu, Sekda Muara Enim, Hasanuddin, menambahkan, permasalahan tapal batas telah berulang kali dibahas. Namun pemerintah provinsi selalu melempar permasalahan tersebut ke Mendagri. Di Mendagri permasalahan itu kemudian selalu dikembalikan lagi ke daerah untuk diselesaikan, sehingga tidak ada penyelesaian.

(Baca Juga: Menteri Marwan: Dana Desa Jangan Digunakan Membeli Kendaraan Dinas)

“Alangkah baiknya pemerintah provinsi memfasilitasi penyelesaian tapal batas ini dengan menyurati bupati atau walikota yang bersangkutan untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini, karena mengingat gubernur dan wakil gubernur merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat di daerah,” harap Hasanuddin.