Waspada Biro Penyelenggara Umrah Ilegal

Jemaah umrah terlantar di Bandara Soekarno Hatta (Foto: muna tour)

Jemaah umrah terlantar di Bandara Soekarno Hatta (Foto: muna tour)

PALUGADANEWS.COM, JAKARTA — Minat masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadah umrah sangat tinggi.  Hal ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penipuan, sehingga banyak jemaah umroh yang terlantar atau bahkan tidak berangkat sama sekali.

(Baca Juga: Partai Golkar Keluar dari Koalisi Merah Putih)

Waktu tunggu ibadah haji yang sangat lama yakni rata-rata 17 tahun dengan daftar tunggu mencapai sekitar tiga juta orang pada tahun 2015 serta meningkatnya ekonomi masyarakat merupakan penyabab tingginya minta masyarakat untuk melakukan ibadah umrah.

Menurut data Kementerian Agama Ri, jumlah jemaah umrah pada 2015 hingga 16 April 2016 rata-rata 195 orang perhari. Pada 2016 hingga 3 Maret rata-rata 261 orang per hari. Sementara jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pada 2016 sebanyak 6.48 PPIU.

(Baca Juga: KPK Minta Penyaluran Dana Desa Tepat Sasaran)

Berbagai Kasus penipuan jemaah umrah terjadi, diantaranya, Desember 2015, penyelenggaran umrah tidak berizin resmi Cheria Travel menelantarkan 23 jemaah umrah ke Arab Saudi. Jamaah tidur seadaanya selama enam jam di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, sehingga kondisisnya lemas

Jemaah juga tidak mendapatkan kepastian pemondokan saat di Tanah Suci. Masalah selesai setelah Kantor Teknis Urusan Haji di Jeddah turun tangan.

Januari 2016, Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) Ibadah Umrah menemukan 63 anggota jemaah umrah dari  travel tak berijin tidak dapat pulang dari Arab Saudi ke Indonesia karena menghadapi masalah.

Januari 2016, sebanyak 26 Pewagai Negeri Sipil (PNS) asal Kabupaten Pasaman, 40 personel Polresta Medan, 8 orang polisi yang bertugas di Polda Sumut dan 24 orang warga Jambi gagal berangkat umrah padahal sudah di hotel menunggu keberangkatan karena Direktru PT HUjrah Haramain kabur.

Februari 2016, sebanyak 70 jemaah umrah asal Kabupaten Gowa terlantar di Badanara Kuala Lumpur, Malaysia.

(Baca Juga: Menteri Marwan: Dana Desa Jangan Digunakan Membeli Kendaraan Dinas )

Pemerintah telah membuat langkah untuk mengantisipasi dan melakukan tindakan terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, pihaknya akan memebrikan sanksi kalau birao perjalanan itu terbukti melanggar hukum.

“Kita akan berikan sanksi yang serius,” tegas Lukman.

Lukman menjelaskan, pemerintah telah mengambil langkah untuk mencegah terjadinya penipuan terhadap jemaah umrah. Kementerian Agama  pada Juni 2015 telah menandatangani Pedoman Kerjasama Penegakan Hukum  dengan Bareskrim Polri.

(Baca Juga: BKN Temukan 57 Ribu PNS Berstatus Misterius)

Kemudian membentuk Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum), membentuk pusat pelaporan penyelenggara dan provider visa untuk memantau dan memperoleh data yang akurat atas pengajuan visa dan distribusinya, jumlah jemaah umrah berangkat dan jadwal keberangkatannya.

(Baca Juga: Peraturan Baru Menakertran, Karyawan satu Bulan Kerja Berhak Terima THR)

Kemenag juga melakukan penandatanganan pakta integritas bagi provider visa untuk menjamin agar perolehan visa diberikan kepada penyelenggara umrah yang memiliki izin. Selain itu Kemenag telah melakukan moratorium izin penyelenggaraan umrah untuk melakukan penataan dan deteksi dini kredibilitas penyelenggara umrah.

 

Sumber: Antara