Pemberhentian Bupati Empat Lawang dan Musi Banyuasin, Tunggu SK Mendagri

Foto: Ilustrasi

Foto: Ilustrasi

PALUGADANEWS.COM, PALEMBANG —- Kepala Biro Otonomi dan Kerja Sama Setda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) Amsin mengatakan, pemberhentian Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aldjufri dan Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari, masih menunggu Surat Keputusan (SK) Mendagri.

Menurut Amsin, Gubernur Sumsel telah mengajukan surat pemberhentian kedua bupati tersebut ke Mendagri.

“Proses hukumnya sudah incrach, dua minggu yang lalu gubernur sudah mengajukan surat pemberhentian tetap terhadap Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aldjufri dan Bupati Muba Pahri Azhari ke Kemendagri. Sedang diproses di Kemendagri,” kata Amsin, Kamis (16/6/2016).

Amsin menjelaskan, DPRD Empat Lawang akan mengadakan sidang Paripurna pemberhentian Budi Antoni. Kemudian mengusulkan Syahril Hanafiah yang saat ini masih Plt  bupati menjadi Bupati Definitif. Sekaligus diusulkan pemberhentiannya sebagai wakil bupati.

Hasil paripurna tersebut nanti disampaikan kembali ke Gubernur dan Mendagri untuk dikeluarkan SK. Setelah ada SK maka akan dijadwalkan pelantikan Bupati definitif.

“Sama halnya dengan Muba. Namun Muba tidak perlu wakil bupati lagi. Karena masa jabatan kepala daerah di Muga tidak sampai 18 bulan. Mekanisme pengusulan Wabup Empat Lawang sama dengan proses pengusulan dan pemilihan Wakil Wali Kota Palembang,” jelas Amsin.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Antoni Aldjufri dan istrinya, Suzanna, sebagai tersangka sejak Juli 2015 terkait kasus suap pada hakim Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar.

Budi Antoni telah divonis penjara  4 tahun  dan Suzanna 2 tahun penjara, masing masing  denda Rp 150 juta subsider 2 bulan.

Sementara Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari dan istrinya, Lucianty, anggota DPRD Sumatera Selatan, ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap DPRD Musi Banyuasin terkait Laporan Keuangan  Pertanggungjawaban 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.

Pahri Azhari dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, sedangkan istrinya, Lucianty, dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan. Keduanya juga dihukum membayar denda sebesar Rp100 juta subsider tiga bulan penjara.

 

BERITA LAIN:

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Rekening La Nyalla
Pemkab Muara Enim Desak Pemprov Sumsel Selesaikan Masalah Tapal Batas
Rasionalisasi PNS, Pemprov Sumsel Tunggu Kebijakan Menteri PAN-RB
Alex Noerdin Gandeng 6 LSM Internasional Kelola Lanskap Sumsel
Alex Noerdin: Target Sumsel Masuk 10 Besar PON Jabar
Bank Dunia Bantu Dana Cegah Kebakaran Di Sumsel