Presiden Joko Widodo Batalkan 3.143 Peraturan Daerah

Presiden Joko Widodo (Jokowinomics.com)

Presiden Joko Widodo (Jokowinomics.com)

PALUGADANEWS.COM. JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengumumkan Kementerian Dalam Negeri sudah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah yang bermasalah.

“Saya sampaikan, Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya, telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2016), didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menurut Jokowi jenis Perda yang dibatalkan tersebut meliputi perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan yang memiliki daya saing,” kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, Perda dan Perkada yang dibatalkan tersebut menghambat invetasi. Tjahjo mengatakan pemerintah ingin memotong jalur panjangnya birokrasi di daerah.

Tjahjo mencontohkan sejumlah Perda yang dibatalkan diantaranya Penanaman Modal di Daerah di Maluku Utara,  Ketentuan Retribusi Daerah di Lampung, Retribusi Jasa Umum di Maluku.

Menurut Tjahjo jika mau membuat usaha di daerah tidak perlu harus ada izin prinsip, izin usaha, IMB, izin HO (izin gangguan).

“Cukup satu saja izin usaha,” kata Tjahjo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera menghapus semua regulasi yang menghambat investasi. Di Bappenas misalnya terdapat 42 ribu peraturan. Sementara Di Kementerian Dalam Negeri ada 3 ribu peraturan daerah.

“Bayangkan sebagai kapal besar, aturan kita sebanyak itu. Semua itu akan sangat menyulitkan dan akan menghambat, menjerat kita sendiri sehingga fleksibilitas kita, kecepatan kita bertindak terhambat,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi semua peraturan yang menghambat akan dihapus, tanpa perlu mengkaji, termasuk 3000 peraturan daerah yang ada di Kementerian Dalam Negeri.

“Saya sudah perintah mendagri yang 3.000 itu hilangi semuanya tahun ini. Tidak usah dikaji, wong bermasalah kok dikaji. Perda retribusi, perizinan, aneh-aneh. Semakin kita dalami semakin aneh, nggak usah dikaji. Hapus,” tegas Jokowi.

Sementara itu, menurut Menteri Dalam Negeri, Thahjo Kumolo, Kementerian Dalam Negeri saat ini tengah melakukan revisi sejumlah peraturan, antara lain, satu undang-undang,  14 peraturan pemerintah, dua peraturan presiden, 29 permendagri, 11 keputusan mendagri, serta enam surat edaran.

Kemendagri juga telah melakukan evaluasi dan pembatalan sejumlah peraturan daerah, antara lain, 29 rancangan Perda APBD 2016,  satu perda provinsi, satu peraturan gubernur, 4 rancangan Perda Pajak Daerah, 14 rancangan Perda Retribusi Daerah, dan satu rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

 

Berita Lain:

Presiden Joko Widodo Terbitkan Perpu Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Presiden Minta Mendagri Hapus 3000 Perda Bermasalah
IDI Tolak Menjadi Eksekutor Kebiri
Presiden Jokowi Minta Proyek Infrastuktur Gunakan Produk Lokal
Presiden Jokowi Batalkan Pembelian Helikopter AW 101
Partai Golkar Keluar dari Koalisi Merah Putih
Presiden Gelar Rapat Bahas Ketersediaan Lahan