Keuangan Minim, Pemprov Sumsel Stop Pembayaran SPPD

Foto: Ilustrasi

Foto: Ilustrasi

PALUGADANEWS.COM, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menghentikan pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kepala BPKAD Sumsel, Laonma PL Tobing, Minggu (18/9/2016) lalu di Palembang.

Menurut Laonma PL Tobing, penghentian ini akibat dari penundaan transfer dana pusat ke Pemprov Sumsel yang berdampak pada keuangan daerah.

“Saat ini keuangan daerah Pemprov Sumsel kategori minim. Sementara untuk APBD-P mendatang kita dahulukan pembayaran rapel Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), listrik, air, telepon serta hutang kepada pihak ketiga tahun 2015 yang lalu, sementara untuk hutang tahun ini dihentikan dulu,” terangnya.

“Kalu memang perlu, nak bejalan lajulah, pake duet dewek. Kan duetnya dak katek lagi sekarang,” katanya.

Dijelaskan dia, Pemprov Sumsel melakukan efisiensi pada APBD.  Terlebih lagi DAU dari pemerintah pusat ditunda pembayarannya, sehingga belanja modal yang lain juga tertunda.

Biasanya tambah dia, penerimaan DAU itu pada hari kerja dia akhir bulannya, seperti DAU untuk bulan Oktober diterima pada 30 September.

“Nah, apakah tanggal 30 September tersebut hari kerja, jika hari kerja otomatis dapat digunakan, tapi kalau libur belum bisa,” jelasnya.

 

 

BERITA LAIN:

Alex: AW Nofiadi Diberhentikan Berdasarkan SK Mendagri
Hanya 40% ASN di Indonesia Memiliki Keahlian
PT Bukit Asam Tingkatkan Efisiensi Hingga Rp 4 Triliun
Pemkab Muara Enim Bentuk Tim Sikapi Konflik Masyarakat dan PT R6B
Oknum TNI Beking Perusahaan Perkebunan PT R6B