Awas Kampanye Terselebung, Modus Pelanggaran Pilkada Terbanyak

Ilustrasi (foto: istimewa)

Ilustrasi (foto: istimewa)

PALUGADANEWS.COM, JAKARTA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membeberkan berbagai modus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN)  menjelang Pilkada Serentak 2017.

Salah satu modus yang paling banyak dilakukan yaitu memanfaatkan anggaran Pemda untuk kampanye terselubung.

Hal tersebut disampaikan Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN, Waluyo, di Jakarta, Senin (03/10/2016).

Baca Juga: KPU: Jelang Pilkada Dana Bansos dan Hibah Rawan Penyelewengan

“Misalnya memasang baliho ketika ada acara dengan membubuhkan kata-kata ‘lanjutkan’ kepemimpinan kepala daerah tersebut,” kata Waluyo.

Waluyo mengatakan, modus selanjutnya yang kerap dilakukan yaitu memanfaatkan program keluarga berencana (KB) yang ada di BKKBN.

Karena program KB mengusung angka 2 sebagai cara untuk menekan jumlah penduduk, maka biasanya calon yang mendapat nomor urut 2 selalu menggunakan kata-kata yang ada hubungannya dengan angka 2.

Baca Juga: 215 Pasangan Calon di 77 Daerah Mendaftar Pilkada Serentak 2017

Selain itu, ada juga pasangan calon yang menggunakan anggaran Pemda untuk memasang advertorial profil daerahnya namun memasang foto mereka.

“Ada juga yang menggunakan modus mengumpulkan kepala dinas atau staf di dalam Rakor atau Rapim, tetapi dia melakukan kampanye dengan memberikan pesan-pesan khusus,” kata Waluyo.

Baca Juga: BNN Syaratkan Tes Narkoba Untuk Ikut Pilkada

Menurut Waluyo, modus yang paling parah yaitu melakukan intimidasi pelaksanaan Pilkada yaitu dengan ikut campur tangan dalam proses Pilkada. “Ada juga modus berupa teks books, yaitu kampanye melalui media sosial,” katanya.

Dikatakan, semua modus tersebut merupakan hasil penyelidikan KASN dalam Pilkada tahun 2015 yang disinyalir masih akan digunakan dalam Pilkada mendatang. Untuk itu, KASN meminta Panwaslu untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan guna memperoleh bukti pelanggaran.

Baca Juga: Korban Pelecehan Seksual Di PALI Alami Infeksi Saluran Kemih

“Kami sarankan agar Panwaslu memanfaatkan handphone untuk membuat video atau foto jika ada pelanggaran yang dilakukan, karena dua bukti itu forensik IT,” kata Waluyo.

Secara terpisah, Menteri PANRB Asman Abnur menegaskan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis. “Setiap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN akan diberikan sanksi tegas,” ujarnya.

Baca Juga: Sekilas Tentang Bupati Yan Anton Ferdian

Berdasarkan catatan KASN, di Pilkada 2015 ada tiga daerah yang pejabatnya diberhentikan dari jabatan struktural  yaitu di Kabupaten Luwu Utara, Konawe Selatan dan Kepulauan Tidore.

Baca Juga: Muzakir Siap Dicalonkan Jadi Gubernur Sumsel 2018

Dengan berbagai modus yang sering muncul tersebut, KASN mengajak semua pihak, khususnya kalangan ASN untuk lebih waspada, dan tidak terjebak dalam  kampanye terselubung.