KPU Gandeng BNN, Pastikan Calon Kepala Daerah Bebas Narkoba

Pilkada langsung

PALUGADANEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menjalin kerjasama memastikan para calon kepala daerah bebas narkoba pada Pilkada 2017 mendatang.

Kerjasama tersebut dituangan dalam bentuk nota kesepahaman atau “Memorandum of Understanding” yang ditandatangani Ketua KPU Juri Ardiantoro dan Ketua BNN Komjen Pol Budi Waseso di Kantor BNN,  Jalan MT. Haryono Nomor , Jakarta, Senin (03/10/2016).

Baca Juga :  BNN Syaratkan Tes Narkoba Untuk Ikut Pilkada
 
Menurut Ketua KPU, Juri Ardiantoro, tujuan kerjasama tersebut antara lain untuk memastikan calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada Pilkada serentak 2017 bebas narkotika, serta mendorong kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih untuk berkomitmen melakukan pemberantasan narkotika di masing-masing daerah.

Baca Juga : 215 Pasangan Calon di 77 Daerah Mendaftar Pilkada Serentak 2017
 
“Dalam rangka mencegah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terindikasi atau terbukti pengguna narkoba untuk menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Dan juga menitip pesan kepada mereka, kalau terpilih menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah seyogyanya menjadi pihak yang paling serius untuk memberantas narkoba di daerah masing-masing,” kata Juri, seperti dilansir dari laman KPU.

Juri menambahkan, BNN dalam pelaksanaan Pilkada 2017 memiliki peran yang penting, karena dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa bakal pasangan calon (bapaslon) harus menyertakan dokumen bebas penyalahgunaan narkotika dari BNN.

Baca Juga : Hanya 40% ASN di Indonesia Memiliki Keahlian

“Ada dua pengaturan dalam undang-undang pilkada yang sangat penting, dan pengaturan itu ada peran yang sangat penting dari BNN terkait dengan upaya pemberantasan narkoba dalam pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu harus bebas narkoba, dan itu harus diperiksa oleh BNN,” terang Juri.

Baca Juga : Pembunuh Yuyun Dihukum Mati 

Pada prosesnya, Juri menjelaskan, BNN akan melakukan serangkaian tes pemeriksaan kepada bapaslon untuk menyatakan bebas atau tidaknya yang bersangkutan dalam penggunaan narkotika.

Dari hasil pemeriksaan BNN tersebut, KPU akan menetapkan apakah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memenuhi syarat atau tidak sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Baca Juga : KPU: Jelang Pilkada Dana Bansos dan Hibah Rawan Penyelewengan

“BNN hanya memeriksa dan kemudian menyatakan apa yang bersangkutan itu pengguna narkoba atau tidak. Dan nanti yang membuat keputusan seseorang itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah KPU,” papar Juri.

Juri melanjutkan, ada persyaratan yang perlu dimiliki oleh seorang calon kepala daerah, yakni mampu secara jasmani dan rohani, serta bebas narkoba. Persyaratan tersebut bersifat kumulatif, jika salah satu persyaratan itu tidak dimiliki oleh seorang calon, maka KPU berhak menyatakan bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat.

“Jadi salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah itu adalah mampu secara jasmani dan rohani dan bebas narkoba. Nah tiga persyaratan ini kumulatif, salah satu dia tidak memenuhi syarat, maka oleh KPU akan dinyatakan tidak memenuhi syarat,” lanjut dia.

Baca Juga : Defisit Anggaran, Porprov Sumsel Ditunda

Dalam kesempatan tersebut Juri juga mengatakan bahwa, pada prinsipnya seluruh dokumen pencalonan bersifat terbuka bagi publik. Tetapi ada beberapa informasi yang oleh UU bersifat tertutup atau dikecualikan. Salah satu dokumen yang dikecualikan menurut UU adalah riwayat kesehatan seseorang.

“Pada prinsipnya seluruh dokumen pencalonan akan dibuka kepada umum. Itu pada prisipnya. Kecuali yang oleh undang-undang dikecualikan. Salah satunya data tentang kesehatan seseorang. Itu salah satu yang dikecualikan untuk bisa dibuka ke publik, kecuali melalui proses peradilan,” kata Juri.

Baca Juga : Muzakir Siap Dicalonkan Jadi Gubernur Sumsel 2018

Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPU menaruh kepercayaan penuh kepada lembaga yang diberi amanah UU dalam melaksanakan tes kesehatan tersebut.