Mendagri: Pengganti Gubernur Cuti Pilkada Berstatus Sebagai Pelaksana Tugas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Foto: Humas Seskab)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Foto: Humas Seskab)

PALUGADANEWS.COM, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pejabat yang ditunjuk menggantikan tugas sementara Gubernur Petahana yang maju dalam Pilkada berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah, bukan penjabat.

Baca Juga: KPU Gandeng BNN, Pastikan Calon Kepala Daerah Bebas Narkoba

Mendagri menjelaskab, ada dua model pengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Model pertama, bila ada kekosongan jabatan karena kepala daerah telah memasuki akhir masa jabatan, maka diangkatlah penjabat oleh Presiden yang dilantik Mendagri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016.

“Penjabat memakai istilah diangkat,” jelas Tjahjo, di Jakarta, Senin (24/10/2016) seperti dikuitp dari laman seskab.go.id.

Baca Juga: KPU: Jelang Pilkada Dana Bansos dan Hibah Rawan Penyelewengan

Sementara untuk model kedua, bila kepala daerah cuti di luar tanggungan negara, misalnya maju sebagai petahana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) atau berhalangan sementara seperti terlibat dugaan kasus hukum, maka ditugaskanlah seorang pelaksana tugas, dengan kata lain Plt.

“Mendagri menugaskan seorang Plt dengan menunjuk wakilnya. Namun bila wakilnya tersebut juga ikut mencalonkan diri, maka Mendagri menunjuk eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Eselon I lainnya di luar Kemendagri sebagai pelaksana tugas gubernur,” kata Tjahjo.

Baca Juga: Sandiaga Uno Habiskan Miliaran Rupiah Untuk Pilkada DKI

Diakui Mendagri ada perbedaan istilah untuk penjabat dan pelaksana tugas. Untuk penjabat, dipilih kata mengangkat, sedangkan untuk pelaksana tugas menggunakan kata menugaskan. Kedua kata tersebut punya konsekuensi hukum berbeda yang diatur dalam Peraturan Mendagri.

Baca Juga: Awas Kampanye Terselebung, Modus Pelanggaran Pilkada Terbanyak

“Prosesi keprotokolannya, gubernur petahana menyerahkan Nota Pengantar Tugas kepada  Mendagri, kemudian Mendagri menyerahkan atau menugaskan ke seorang pelaksana tugas,” kata Tjahjo.

Baca Juga: 215 Pasangan Calon di 77 Daerah Mendaftar Pilkada Serentak 2017
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati,  dan Pelaksana Tugas Walikota bertanggung jawab kepada Menteri.