Sejumlah Pihak Sesalkan Keluarnya Izin Dispensasi Angkutan Batubara

Truk-pengangkut-batubara-yang-sering-mengalami-kecelakaan-di-jalan.-(Foto: Mongabay)

Truk pengangkut batubara mengalami kecelakaan di jalan. (Foto: Mongabay)

PALUGADANEWS.COM, MUARA ENIM — Sejumlah pihak menyesalkan kembali keluarnya izin dispensasi angkutan truk batubara. Mereka mempertanyakan keberpihakan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin terkait dispensasi itu.

Baca Juga: PTBA Gelar Seminar Tata Kelola Sampah

“Ini namanya pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat. Berapa banyak masyarakat yang sudah jadi korban akibat truk angkutan batubara yang melintas di jalan umum,” kata Erosan, warga Ujanmas yang rumahnya tepat berada di jalan lintasan truk batubara kepada Palugadanews.com, Rabu (26/10/2016).

Menurut dia keberadaan truk batubara tidak hanya menggangu keselamatan masyarakat tapi debu batubara yang berterbangan menyebabkan rumah mereka kotor dan membawa penyakit terutama terhadap anak-anak.

“Pemerintah itu sudah tau dampak buruknya, tapi tetap saja izinnya masih dikeluarkan kembali,” keluhnya.

Baca Juga: Polisi Tangkap Satu Pelaku Terduga Pembunuh Pelda Aceng

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Muara Enim, Faizal Anwar, juga menyesalkan kembali keluarnya izin dispensasi tersebut oleh Gubernur Sumsel.

“Gubernur tidak mendengarkan keinginan masyarakat yang jelas -jelas sudah menolak keberadaan truk batubara melintas di jalan umum karena sangat membahayakan,” ujar Faizal.

Menurut Faizal, sudah banyak kasus yang diakibatkan truk batubara ini, tidak hanya korban harta benda tapi juga korban jiwa.

Baca Juga: Pemkab Muara Enim Teken MoU dengan Kemenperin, Kembangkan UKM dan Koperasi

Sebelumnya Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin kembali mengeluarkan Surat Keputusan (SK) izin dispensasi angkutan batu bara melintasi jalan umum kepada PT Ampera Pulau Kemarau.

Izin tersebut mulai berlaku sejak surat itu ditandatangani yaitu Kamis 20 Oktober 2016, dengan lamanya izin yang diberikan 12 bulan atau 1 tahun.

Baca Juga: Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Empat Raperda

Dalam SK Nomor:643/ kpts/Dishubkominfo/2016 tersebut menyebutkan rute angkutan meliputi wilayah Kabupaten Lahat,  Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang.

Data dari Mongabay, diperkirakan setiap hari sekitar 4.000-an truk lalu-lalang mengangkut batubara dari Lahat menuju Muara Enim menggunakan jalan umum sepanjang 669 kilometer.

Rutenya Lahat-Kotabumi sepanjang 383 kilometer, Lahat-Palembang sepanjang 276 kilometer, serta Palembang-Tanjung Api-api yang melintasi wilayah jalan umum di Palembang sepanjang 10 kilometer.

Baca Juga: Muara Enim Terima Nusantara CSR Awards 2016

Dampaknya, terjadi kemacetan di sepanjang jalan tersebut. Kemacetan yang sering terjadi di sepanjang jalan Indralaya-Palembang dikarenakan truk pengangkut batubara bertemu dengan kendaraan umum dari Jalan Lintas Timur Sumatera.

Selain menyebabkan kemacetan, angkutan batubara ini juga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan banyak jatuh korban jiwa.