87 Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Akan diusut KPK

Foto Ilustrasi

PALUGADANEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut 87 kasus dugaan korupsi dana desa. KPK telah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalagunaan dana desa sebanyak 363 kasus.

“Dari 363 laporan yang masuk ke KPK, sebanyak 87 laporan yang layak ditindaklanjuti,” terang Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Sabtu (28/1/2017).

BERITA LAINNYA:

• KPK Minta Penyaluran Dana Desa Tepat Sasaran
• Kementerian Desa Optimis Dana Desa 2017 Terserap 100 Persen
• Kasus Dana Bansos, Mantan Gubernur Sumut Divonis 6 Tahun Penjara
• KPU: Jelang Pilkada Dana Bansos dan Hibah Rawan Penyelewengan
• Menteri Desa: Dana Desa Jangan Digunakan Membeli Kendaraan Dinas

Dikatakan Febri, KPK akan menelaah puluhan laporan itu agar bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan atau tidak. Saat ini, statusnya dalam tingkat pengumpulan bahan dan keterangan. Namun Febri tidak menjelaskan tersebar dimana saja 87 laporan tersebut.

Pemerintah telah menetapkan dalam APBN jumlah Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp60 triliun rupiah diperuntukan bagi 74.754 desa di Indonesia. Dana desa 2017 ini mengalami kenaikan 3 kali lipat dari tahun anggaran 2015 dan mengalami kenaikan 28% dari dana desa tahun 2016 ini yang sebesar Rp.49,96 triliun.

Berikut rincian dana desa tahun anggaran 2017 untuk seluruh Provinsi di Indonesia yang dikutip dari www.djkp.depkeu.go.id:

1. Provinsi Aceh = Rp.4.892.571.795.000
2. Provinsi Sumatera Utara = Rp.4.197.972.490.000
3. Provinsi Sumater Barat = Rp.796.538.971.000
4. Provinsi Riau = Rp.1.269.305.925.000
5. Provinsi Jambi = Rp.1.090.942.601.000
6. Provinsi Sumatera Selatan = Rp.2.267.261.445.000
7. Provinsi Bengkulu = Rp.1.035.340.413.000
8. Provinsi Lampung = Rp.1.957.487.721.000
9. Provinsi Jawa Barat = Rp.4.547.513.838.000
10. Provinsi Jawa Tengah = Rp.6.384.442.058.000
11. Provinsi DI Yogyakarta = Rp.368.567.559.000
12. Provinsi Jawa Timur = Rp.6.339.556.181.000
13. Provinsi Kalimantan Barat = Rp.1.616.725.259.000
14. Provinsi Kalimantan Tengah = Rp.1.148.904.929.000
15. Provinsi Kalimantan Selatan = Rp.1.430.375.412.000
16. Provinsi Kalimantan Timur = Rp.692.420.247.000
17. Provinsi Sulawesi Utara = Rp.1.161.358.872.000
18. Provinsi Sulawesi Tengah = Rp.1.433.826.019.000
19. Provinsi Sulawesi Selatan = Rp.1.820.518.240.000
20. Provinsi Sulawesi Tenggara = Rp.1.482.032.772.000
21. Provinsi Bali = Rp.537.258.505.000
22. Provinsi Nusa Tenggara Barat = Rp.865.014.066.000
23. Provinsi Nusa Tenggara Timur = Rp.2.360.353.320.000
24. Provinsi Maluku = Rp. 961.602.798.000
25. Provinsi Papua = Rp.4.300.947.518.000
26. Provinsi Maluku Utara = Rp.832.406.416.000
27. Provinsi Banten = Rp.1.009.506.961.000
28. Provinsi Bangka Belitung = Rp.261.661.579.000
29. Provinsi Gorontalo = Rp.513.958.123.000
30. Provinsi Kepulauan Riau = Rp.228.182.536.000
31. Provinsi Papua Barat = Rp.1.364.412.395.000
32. Provinsi Sulawesi Barat = Rp.461.094.687.000
33. Provinsi Kalimantan Utara = Rp.369.938.349.000