DPRD Muara Enim Serahkan Rekomendasi LKPJ Bupati 2016

Ketua DPRD Muara Enim Aries HB menyerahkan rekomendasi LKPj Bupati kepada Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muara Enim, Senin (27/3/2017).

PALUGADANEWS.COM, MUARA ENIM – DPRD Muara Enim telah menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Muara Enim tahun anggaran 2016.

Selesainya pembahasan itu ditandai dengan penyampaian keputusan DPRD berisi sejumlah rekomendasi untuk kesempurnaan LKPj.

Keputusan DPRD tersebut diserahkan kepada Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Senin (27/3/2017), di ruang rapat paripurna DPRD Muara Enim.

BERITA LAINNYA:

Rekomendasi yang diberikan oleh DPRD merupakan tanggapan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD.

Laporan ini merupakan laporan tahunan yang memuat seluruh program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan strategis dan prioritas Kabupaten Muara Enim.

DPRD Muara Enim melalui Pansus DPRD menyampaikan beberapa catatan yang berisi saran, masukan dan koreksi terhadap kinerja organiasi perangkat daerah di lingkup Pemkab Muara Enim dan penyertaan modal, seperti dikemukan salah satu anggota Pansus Ruspandri dihadapan peserta rapat paripurna.

Terkait penyertaan modal di Bank Sumsel Babel senilai Rp 5 miliar, DPRD menilai ada kesalahan dalam penyajian data dan penyampaian informasi serta ketidakmampuan, sehingga menimbulkan multi tafsir dalam penjabarannya.

Untuk itu DPRD meminta Bupati untuk menempatkan pejabat yang berkompeten agar mampu mempresentasikan kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya penyertaan modal pada PDAM Lematang Enim, DPRD menilai terdapat kesalahan penyampaian informasi. Laporan yang diberikan tertulis penyertaan modal sebesar Rp 15 Miliar, padahal dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hanya Rp10 Miliar.  DPRD meminta Bupati untuk segera memperbaiki buku LKPJ tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Sedangkan penyertaan modal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim, DPRD menemukan dokumen SP2D transfer dana sebesar Rp 5 Miliar yang tidak terdokumentasi dalam dokumen LKPj Bupati Muara Enim pada tahum 2016.

“Kami memandang perlu Bupati Muara Enim untuk bertanggung jawab, karena berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2013, untuk penyertaan modal BPR telah dianggarkan tahun 2013 dan tahun 2014,” tegas Ruspandri.

Secara khusus DPRD Muara Enim juga menyoroti kinerja 2 perusahaan daerah, PD Sarana Pembangunan dan PD Griya Serasan, yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap daerah.

DPRD juga memberikan beberapa catatan-catatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya bidang  organisasi perangkat daerah (OPD), sarana dan prasarana, pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

Hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Muara Enim Aries HB,  34 orang anggota dewan dari 45 anggota DPRD Muara Enim, Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar, Wakil Bupati Nurul Aman, FKPD, dan pimpinan SKPD dilingkup Pemkab Muara Enim.