Tim Kemendagri Tinjau Tapal Batas Muara Enim dan Palembang

Wakil Bupati Muara Enim Nurul Aman bersama Tim Kemendagri meninjau batas wilayah Kabupaten Muara Enim dan Kodya Palembang, Kamis (21/4/2017).

PALUGADANEWS.COM, MUARA ENIM –Tim Penegasan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri meninjau tapal batas Kabupaten Muara Enim dengan Kotamadya Palembang yang selama ini menjadi permasalahan, Kamis (21/4/2019).

Ketua Tim yakni Kepala Subbit Batas Wilayah I Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Siti Metrianda didampingi Wakil Bupati Muara Enim Nuru Aman, sejumlah pejabat di jajaran Pemkab Muara Enim, Pemko Palembang dan Pemkab Ogan Ilir.

Adapun lokasi titik peninjauan berada di empat titik yiatu Tugu Pilar Acuan Batas Utama (Pabu) yakni di P12 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, yang berbatasan dengan Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.

Kemudia Tugu P6 yang berada Desa Tanjung Baru, Muara Belida, berbatasan dengan Kelurahan Pulkerto, Kecamatan Gandu, Kota Palembang dan tuga P1 yang berada Desa Tanjung Baru, Muara Belida berbatasan Desa Semuntul, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin serta Kota Palembang.


BERITA LAINNYA:


Siti Metrianda mengatakan, Tugu Pabu yang dibangun tahun 1997 atas dasar kesepakatan Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim, merupakan tanda wilayah yang sah untuk dijadukan acuan resmi batas kedua wilayah.

Dikemukakan Siti, perbatasan wilayah Palembang dan Muara Enim berdasarkan deskripsi dari dokumen yang ada yakni menyusuri sungai musi.

“Kami memastikan seluruh wilayah terdapat tanda Tugu Prabu merupakan wilayah Muara Enim, mengacu pada deskripsi dari dokumen yang ada di Pabu di bangun menyusuri Sungai Musi,” ujar Siti.

Wakil Bupati Muara Enim Nurul Aman berharap peninjauan tapal batas oleh tim dari Kemendagri itu dapat membuahkan hasil yang baik terhadap Kabupaten Muara Enim dan Palembang.

Menurut Nurul, bila masalah tapal batas tidak cepat penyelesaiannya maka berpotensi konflik antara masyarakat yang berada di lokasi.

Selain itu, kerugian lainnya bagi Pemkab Muara Enim dari sisi perolehan pajak tidak optimal, karena ada perusahaan yang membuat izin di Palembang padahal wilayah perusahaan masuk Muara Enim.

“Ada banyak perusahaan yang di bangun di wilayah Muara Enim, namun perizinan dan pajaknya diambil pemerintah daerah tetangga, jelas ini sangat merugikan karena membuat pendapatan daerah kami tidak optimal,” ujarnya.

Penetapan batas wilayah ini juga, lanjut dia, untuk persiapan administrasi pemekaran Kecamatan Gelumbang dari Muara Enim menjadi kabupaten.

“Perbatasan wilayah bakal Kabupaten Gelumbang banyak ditemui permasalahan yang bersinggungan dengan  wilayah kabupaten/kota lain,” tambah Nurul.

Sementara itu,  Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Meizal Kasran menambahkan, hasil peninjauan titik tapal batas ini akan diserahkan ke Kemendagri untuk penetapan titik koordinat tapal batas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“Penetapan batas wilayah harus disepakati bersama oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang yang selanjutnya diadopsi ke dalam Permendagri,” ujar Meizal.