Hakim Vonis Ahok 2 Tahun Penjara dan Ditahan

Basuki Tjahaja Purnama.

PALUGADANEWS.COM, JAKARTA  — Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan menodai agama.

“Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan penodaan agama, menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun,” kata ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto, dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (9/5/2017) pagi.

Majelis hakim juga menilai kasus  Ahok murni merupakan kasus pidana dan sama sekali tak berkaitan dengan masalah kebinekaan. Hal yang memberatkan, antara lain terdakwa merasa tidak bersalah dan yang dilakukan terdakwa mencederai kerukunan beragama. Sedangkan hal yang meringankan, antara lain Ahok bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

Majelis hakim menyebut penodaan agama dengan penyebutan surat Al Maidah dalam sambutannya saat bertemu warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama yakni “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, enggak apa-apa”.

“Dari ucapan tersebut terdakwa telah menganggap surat Al Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat, atau surat Al Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian maka menurut pengadilan terdakwa telah merendahkan dan menghina surat Al Maidah ayat 51,” urai hakim.

Terkait putusan tersebut, Ahok menyatakan dirinya mengajukan banding.

Putusan tersebut berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum. JPU menuntut Ahok 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Ahok dinilai jaksa terbukti menghina golongan.

Tuntutan tersebut dibacakan tim jaksa penuntut umum (JPU) yang dipimpin Ali Mukartono dalam lanjutan sidang yang berlangsung di auditorium Kementerian Pertanian, Kamis (20/4) pagi.

“Terdakwa dituntut hukuman penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan alternatif kedua,” kata  Ali Mukartono, saat membacakan surat tuntutan, Kamis (20/4).