Tambang Ilegal, Jonan: Gubernur Tidak Pernah Lapor

Lokasi tambang ilegal yang membentuk goa di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.

PALUGADANEWS.COM, MUARA ENIM –Menanggapi maraknya kegiatan penambangan ilegal di Kabupaten Muara Enim, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pemerintah daerah yang harusnya menindak tegas para pelaku penambangan ilegal tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Menteri ESDM Ignasius Jonan disela-sela kunjungannya ke lokasi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bangko Tengah Sumsel 8 di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Kamis (06/07/2017).


Baca Juga:


Menurut Jonan, Pemkab Muara Enim harus berkoordinasi dengan FKPD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kan ada Bupati, Kapolres, Dandim. Seharusnya itu yang menindak,” ujarnya.

Jika upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut hanya menghentikan sesaat kegiatan dan penambangan ilegal berlanjut kembali, seharusnya pihak yang lebih tinggi yang menindak yaitu Gubernur.

“Kalau sudah ditindak dan ditegur oleh Bupati, Polres maupun Dandim masih saja ada, seharusnya pihak yang lebih tinggi yaitu Gubernur yang bergerak. Tapi Gubernur juga tidak pernah ada laporan ke kita,” tukas Jonan.

Jonan menegaskan, sikap pemerintah terkait masalah tambang ilegal harus ditutup. “Aturannya sudah jelas,” tegas dia.

Dia menilai, kerugian negara atas aktivitas tambang ilegal ini tidak begitu besar.  “Kalau masalah royalti yang diterima negara kan tidak besar. Penambangan yang dilakukan bukan seperti yang dilakukan oleh PTBA,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, yang harus menjadi perhatian kerusakan alam. “Kalau kerusakan alam akibat penambangan, ini yang harusnya kita khawatirkan,” pungkas Jonan.