Pemerintah Tidak Akan Lindungi Pejabat yang Terkena OTT KPK

Seskab, Pramono Anung menerima penghargaan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), pada Sabtu (26/8). (Foto: Istimewa)

PALUGADANEWS.COM, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan, bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlindungan kepada pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan menurut Pramono, pemerintah akan segera mengambil tindakan terhadap pejabat yang terkena OTT itu.


Berita Lain:


“Siapa saja yang terkena OTT maka pemerintah tidak akan memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan, dan segera yang bersangkutan akan diambil tindakan dibebastugaskan, dipecat dari jabatannya,” kata Pramono menjawab wartawan usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur,  Sabtu (26/8) pagi.

Pernyataan tersebut disampaikan  Pramono menanggapi pertanyaan wartawan terkait penangkapan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, yang terkena OTT KPK pada Kamis (24/8) lalu.

Pramono menegaskan, bahwa sikap Pemerintah ini berlaku bagi siapa saja, bukan hanya Dirjen Perhubungan Laut, tapi berlaku bagi siapa saja pejabat yang terkena OTT.

Ke depan, lanjut Seskab, kalau ini terjadi lagi (OTT kepada pejabat) maka pemerintah akan segera membebaskan dari jabatannya, dan meminta yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.