Terbukti Terima Suap, Bupati Muara Enim Nonaktif Divonis 5 Tahun Penjara

Ahmad Yani

PALUGADANEWS.com, PALEMBANG РBupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan lantaran terbukti menerima suap terkait pengerjaan 16 paket proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan senilai Rp130 miliar.

Selain itu, Yani juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara berupa uang pengganti senilai Rp 2,1 miliar dengan harta benda yang disita. Apabila tidak cukup, diganti dengan pidana 8 bulan penjara.

Baca Juga:

Sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor Palembang, Yani dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pasal 55 ayat 1 junto pasal 64 ayat 1.

“Mengadili dan memutuskan bahwa terdakwa Ahmad Yani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berkelanjutan, menjatuhkan kepadanya pidana selama 5 tahun serta denda Rp200 juta,” kata ketua majelis hakim Erma Suhartini, Selasa (5/5/2020).

Hal yang memberatkan terdakwa, menurut majelis hakim, Yani tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan warga terhadapnya.

“Hal yang meringankan, sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga,” kata majelis hakim.

Vonis Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Jaksa KPK sebelumnya menuntut Ahmad Yani 7 tahun penjara denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga pun menuntut agar hak politik Yani dicabut.

Mendengar putusan tersebut, baik jaksa penuntut umum (JPU)  KPK maupun pihak Ahmad Yani memilih untuk pikir-pikir.