Muara Enim Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2021

Pj Bupati Muara Enim bersama pejabat Pemkab Muara Enim mengikuti pemberian penghargaan Kota Layak AnakĀ  dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digelar secara virtual, Kamis (29/7/2021).

PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Nasrun Umar menerima penghargaan tersebut secara virtual, Kamis (29/7/2021), di ruang rapat Pemkab Muara Enim.

“Atas nama Pemkab Muara Enim menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dalam menyukseskan Bumi Serasan Sekundang yang kita cintai ini sebagai kabupaten layak anak. Kita semua tidak cukup berpuas diri. Penghargaan ini dapat kita pertahankan setiap tahunnya,” ujar Nasrun.

Baca Juga:

Nasrun mengatakan, tujuan KLA utamanya adalah untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak (Convention on the Right of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

Dikatakannya, pihaknya akan terus mengevaluasi serta berkonsentrasi pada pemenuhan hak anak. Hal tersebut tertuang dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

“Kita akan terus melakukan evaluasi serta berkonsentrasi pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Muara Enim,” ujarnya.

Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan KLA diawali dengan proses evaluasi secara komprehensif yang dilakukan tim independen.

Selain itu juga melibatkan kementrian lembaga yang terdiri dari Kemenko PMK, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Sekretariat Negara, Kementrian PPN Bapenas, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Desa, Kantor Staff Presiden dan KPAI.

“Dalam penilaian terhadap penghargaan ini kita melakukan empat tahapan proses evaluasi yaitu pertama penilaian mandiri, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan dan terakhir verifikasi final,” pungkasnya.