Pemkab Muara Enim akan Evaluasi Program Asuransi Santunan Kematian

Ilustrasi

PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan mengevaluasi program asuransi santunan kematian. Pasalnya, kontrak dengan perusahaan asuransi yang menyalurkan bantuan tersebut telah berakhir per 30 Juni 2021.

“Memang per 30 Juni ini kontrak perusahaan asuransi dengan Pemkab Muara Enim telah berakhir dan harus kembali di lelang. Kepada masyarakat terutama yang tertimpa musibah meninggal dunia harap bersabar jika ingin mengajukan permohonan santunan kematian,” kata Pj Sekda Muara Enim Emran Thabrani saat dikonfirmasi, Minggu (11/7/2021).

Baca Juga:

Emran mengatakan, asuransi santunan kematian tersebut merupakan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2018 – 2023, Ahmad Yani – Juarsah. Namun, dalam perjalanannya ditemui kendala terutama dalam hal pencairan karena harus dilelang.

Selain itu, sebelum dilelang, kendala lainnya harus ada data kependudukan Kabupaten Muara Enim yang valid untuk dasar menentukan besaran dana yang akan dianggarkan dalam lelang tersebut.

“Kita sedang mencari pola dan masalah data sebab masih banyak penduduk yang belum memiliki NIK. Kita akan sinkronkan dahulu data kita dengan Capil Muara Enim,” jelasnya.

Menurut Emran, Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dahulu hakekatnya ingin memberikan bantuan santunan kematian bagi masyarakat Muara Enim yang mendapat musibah.

“Dengan menggunakan jasa asuransi untuk dasar hukumnya. Akan tetapi di tengah jalan banyak ditemukan kendala terutama masyarakat yang komplain akibat keterlambatan pembanyaran asuransi kematian dan sebagainya,” terangnya.

Ke depan, kata dia, Pemkab Muara Enim berencana akan mengubah asuransi kematian menjadi santunan kematian yang akan dikelola sendiri oleh Pemkab Muara Enim melalui OPD.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya sudah meminta seluruh camat untuk mendata kembali kependudukannya sehingga mendekati kevalidan yang kemudian akan disikronkan dengan data dari Capil Muara Enim.

“Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, camat harus mendata kembali tahun 2021 ini, karena ini telah dianggarkan kita harus melelangkan kembali,” ujar dia.

Sementara itu ditemui terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Bhakti, membenarkan kontrak dengan perusahaan asuransi yang mengelola program asuransi kematian telah habis per tanggal 30 Juni 2021.

Dengan habis masa kontrak tersebut, otomatis pihaknya tidak bisa membayarkan uang asuransi kematian untuk penduduk Kabupaten Muara Enim sampai ada pemenang lelang kembali.

“Saat ini, pemkab Muara Enim sedang mengupayakan pendataan kependudukan secepatnya sebagai dasar untuk melelangnya, jika sudah ada pemenangnya barulah asuransi kematian tersebut bisa dibayarkan. Jadi kepada masyarakat Muara Enim untuk bersabar, doakan saja dalam waktu dekat pendataan selesai dilakukan dan bisa dilelangkan kembali,” ujar dia.

Menurut Bhakti, pihaknya setuju program asuransi kematian diubah menjadi santunan kematian yang dikelola oleh Pemkab Muara Enim. Sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat atas keterlambatan pembayaran akibat keterlambatan asuransi yang membayarnya.

” Kita bisa contoh Pemkab Mura. Mereka sudah lima tahun, melaksanakan program seperti ini,” pungkasnya.