Bertemu Para Pendemo, Pj Bupati Muara Enim: Aturan dan Hukum adalah Panglima

Pj Bupati Muara Enim Nasrun Umar ketika menemui pendemo di depan kantor DPRD Muara Enim, Senin (30/8/2021)

PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Nasrun Umar menegaskan dirinya tidak akan membuat keputusan di bawah tekanan karena setiap keputusan yang dia keluarkan penuh tanggung jawab dunia akhirat.

Hal tersebut disampaikan Nasrun Umar menanggapi tuntutan aksi damai yang dilakukan Forum Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Muara Enim (FGMPKM) di gedung DPRD Muara Enim Senin kemarin.

Baca Juga:

Dalam aksi damai yang digelar bertepatan dengan rapat paripurna DPRD Muara Enim tersebut, FGMPKM mendesak Pemkab Muara Enim memiliki kebijakan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Muara Enim.

Mereka menagih janji Pj Bupati Muara Enim yang akan menuntaskan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Muara Enim. Kemudian meminta Pj Bupati Muara Enim segera melaksanakan pengisian jabatan yang saat ini masih kosong. Termasuk segera melaksanakan lelang jabatan Sekda Muara Enim yang akan berakhir September 2021.

Mereka juga meminta Pemkab Muara Enim memprioritaskan kontraktor lokal dalam proyek pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Selain itu, para pendemo juga mengeluhkan rumitnya aturan yang ada di ULP dalam mengikuti prosesi pengadaan lelang barang dan jasa serta sulitnya berkoordinasi dengan sejumlah kepala OPD Pemkab Muara Enim.

Menanggapi tuntutan para pendemo, Nasrun Umar mengatakan dirinya pernah berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Muara Enim.

“Memang benar saya pernah berjanji saya akan menyelesaikan secepat-cepatnya semua permasalahan yang ada di Kabupaten Muara Enim ini. Begitu banyak persoalan-persoalan timbul setelah saya jalani, termasuk hari ini,” uajr dia.

Namun dia menegaskan, dalam menjalankan tugas tersebut aturan dan hukum adalah panglima dalam dirinya.

“Sekarang pada tahap saya melakukan tahapan mapping setiap ada permasalahan dan tidak akan membuat keputusan di bawah tekanan. Mohon maaf, itu prinsip hidup saya. Ketika saya putuskan, saya penuh tanggung jawab dunia akhirat,” kata Nasrun.

Terkait pengadaan barang dan jasa, Nasrun mengatakan dari awal dirinya menegaskan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan landasan aturan hukum yang berlaku.

“Itu dari segi bagaimana saya bekerja dan tidak ada saya tutup-tutupi dalam areal rapat seperti ini karena kepala daerah berkewajiban untuk mengawasi jalannya pembangunan daerah,” tegasnya.

Seluruh OPD, kata dia, menandatandangani pakta integritas dan disaksikan oleh forkopimda.

“Awas dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi diawasi terus dan termasuk pelaksanaan proses lelang. Dan itu belum cukup, PPK pun saya panggil tanda tangan pakta integritas termasuk yang terakhir yang menjadi primadona ULP dan Pokja,” jelasnya.

Nasrun kemudian meminta penjelasan Kepala Bagian ULP Kandra Budizon tentang data yang disajikan pendemo tentang persentase kontraktor Muara Enim yang sangat kecil dibanding kontraktor luar dalam menggarap proyek di Kabupaten Muara Enim.

“Tolong bacakan data mu ULP dan saya minta kejujuran apa yang disampaikan bisa dibuktikan,” pinta Nasrun.

Kepala Bagian ULP Kandar Budizon kemudian menjelaskan bahwa jumlah kabupaten/kota yang memasukan penawaran dan memenangkan penawaran berjumlah 16 kabupaten/kota termasuk Muara Enim. Sebanyak 130 perusahaan atau 47,88 persen dari Muara Enim, sisanya 53,12% dari luar Kabupaten Muara Enim.

“Oke, tidak usah kita persoalkan itu. Kita lihat yang sama bersependapat dari hari ini kita lihat ke depan dan lokal harus diperdayakan. Itulah yang saya katakan dan tidak pernah berubah sampai sekarang,” kata Nasrun.

Terkait kekosongan delapan jabatan di sejumlah OPD Muara Enim, Nasrun menjelaskan dirinya telah menyiapkan orang yang benar- benar memiliki jiwa integritas tinggi terhadap pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut.

“Saya tidak akan mengisi kekosongan jabatan di OPD tersebut orang yang tidak memiliki kompeten di bidangnya. Saya ini asli orang di birokrat berkecepimpung puluhan tahun di birokrat. Jadi saya tahu itu, mana posisi yang layak untuk di isi dan mana yang tidak layak untuk di isi kepada yang bersangkutan tersebut,” kata dia.

Kemudian Nasrun menegaskan dirinya akan mendepak jajaran kepala OPD di Pemerintah Kabupaten Muara Enim apabila tidak memberikan respon yang baik kepada kontraktor lokal di Kabupaten Muara Enim.

“Tiga kali dilaporkan tidak bisa ditemui dengan alasan tidak jelas. Segera laporkan dengan saya, sepakat kita pecat apa tidak. Insya Allah ada tindak lanjut dari pertemuan hari ini,” tegas dia.