FGMPKM Gelar Aksi Damai di DPRD Muara Enim, Ini Tuntutan Mereka

Aksi damai Forum Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Muara Enim (FGMPKM) di DPRD Muara Enim, Senin (30/8/2021).

PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Muara Enim (FGMPKM), Senin (30/8/2021), menggelar aksi damai di DPRD Kabupaten Muara Enim.

Aksi damai ini digelar bertepatan dengan rapat paripurna agenda penyampaian jawaban Bupati Muara Enim terhadap pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi DPRD Muara Enim.

Baca Juga:

Sejumlah pendemo membawa spanduk dan berorasi menuntut agar Pemkab Muara Enim memiliki kebijakan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Muara Enim. Mereka menagih jani Pj Bupati Muara Enim Nasrun Umar yang akan menutaskan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Muara Enim.

“Kami siap mendukung kebijakan Pj Bupati Muara Enim untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengembalikan kewibawaan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim yang jujur, adil dan merata,” ujar pendemo.

Mereka juga mendesak Pj Bupati Muara Enim agar segera melaksanakan pengisian jabatan di delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Muara Enim. Termasuk segera melaksanakan lelang jabatan Sekda Muara Enim yang akan berakhir bulan September 2021.

Pendemo juga meminta Pj Bupati Muara Enim memperhatikan kontraktor lokal yang saat ini sedang terpuruk di tengah wabah pandemi Covid-19.

Menurut mereka anggaran pengadaan jasa konstruksi APBD 2021 yang terserap oleh kontraktor lokal Muara Enim sangat kecil hanya 28.66% dibandingkan dengan kontraktor luar Muara Enim sebesar 71.34%.

Hal ini tentu akan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat Muara Enim, yang pada akhirnya juga akan berdampak lemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Muara Enim yang bersumber dari belanja modal investasi APBD Muara Enim pada tahun 2021.

Mereka juga mengeluhkan rumitnya aturan yang ada di ULP dalam mengikuti prosesi pengadaan lelang barang dan jasa serta sulitnya berkoordinasi dengan sejumlah kepala OPD Dinas Pemkab Muara Enim. Selain itu mereka menuntut Pj Bupati membongkar dugaan kongkalikong di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Muara Enim.

Sebanyak sepuluh orang perwakilan pendemo akhirnya bertemu Pj Bupati Muara Enim Nasrun Umar di ruang rapat banggar DPRD Muara Enim. Turut hadir Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki dan Wakil Pimpinan DPRD Muara Enim, Pj Sekda Muara Enim Emran Tabrani, Kasat Intel Polres Muara Enim AKP Suwandi dan sejumlah pejabat Pemkab Muara Enim.