Kasus Korupsi Dana BOK, Kejaksaan Geledah Kantor Dinkes Prabumulih

Kejaksaan melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, Selasa (3/8/2021

PALUGADANEWS.com, PRABUMULIH – Kejaksaan Negeri Prabumulih melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, Selasa (3/8/2021).

Penggeledahan berlangsung selama lebih 2 jam mulai pukul 10.14 WIB-12.30 WIB tersebut untuk  mencari bukti terkait kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). 

Tim penyidik berjumlah lima orang datang sekitar pukul 10.14 WIB. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan penyelewengan dana BOK dengan nilai kerugian negara berkisar Rp 141 juta.

Baca Juga:

Terlihat tim penyidik sebanyak lima orang dipimpin Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Prabumulih, Wan Susilo mengenakan rompi Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi mengamankan beberapa dokumen dari Dinkes Kota Prabumulih.

“Tersangkanya sudah ditetapkan terkait masalah BOK tahun 2017,” kata Wan Susilo kepada awak media usai melakukan penggeledahan, Selasa (3/8/2021). 

Dari hasil penggeledahan itu, kata Wan, pihaknya membawa beberapa dokumen BOK atau dokumen penyaluran dana dari pusat untuk meringankan kebutuhan biaya operasional tenaga medis di Puskesmas Prabumulih.

“Kami hanya mengambil dokumen terkait masalah BOK yang dilakukan oleh Dinkes Prabumulih mengingat realisasi bantuan pemerintah pusat kepada daerah ini melalui Dinkes,” ujarnya.

Kasus dugaan korupsi ini berawal pada kegiatan tahun 2017. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial NK yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak membayarkan upah atau honor petugas kesehatan.

Honor kegiatan seluruh petugas kesehatan di seluruh puskesmas di kota Prabumulih tersebut senilai Rp 141 juta.

Dana tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui kucuran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). 

Realisasi BOK telah dimulai sejak pertengahan tahun 2010 lalu dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini nyata dari komitmen dan realisasi bantuan pemerintah pusat kepada daerah yang terus meningkat.