Aturan Baru, PNS Bisa Dipecat Jika Tidak Netral dalam Pemilu

Ilustrasi pegawai negeri sipil

PALUGADANEWS.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan tersebut melarang PNS memberikan dukungan saat Pemilu dan Pilkada.

Salah satu poin dalam PP tersebut menyebutkan pemberian hukuman disiplin berat bagi PNS yang tidak netral dalam ajang pemilihan umum. PNS yang melanggar ketentuan itu bisa pecat.

Baca Juga:

“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota DPD atau calon anggota DPRD. Bentuk dukungan yang dilarang tersebut di antaranya berupa ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain,” demikian bunyi Pasal 5 huruf n PP Nomor 94 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Jokowi 31 Agustus 2021 lalu.

Selain itu Pasal 14 huruf i disebutkan PNS terancam mendapatkan sanksi disiplin berat jika memberikan dukungan pada pemilu dan pilkada sebagai peserta kampanye dengan mengerahka PNS lain; peserta kampanye menggunakan fasilitas negara dan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

PNS juga dilarang memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

PNS yang melanggar ketentuan netralitas ini akan menerima sanksi sedang seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b dan ayat 2 mulai dari hukuman disiplin sedang hingga berat.

Disiplin sedang bisa berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja 25 persen selama 9 bulan, atau pemotongan 25 persen tunjangan kinerja selama 12 bulan.

Sanksi tersebut dijatuhkan pada PNS yang memberikan dukungan ke calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau PNS.

Displin berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sanksi berat bakal diberikan ke PNS yang terbukti mengerahkan PNS lain dalam kampanye, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.