Kejagung Tetapkan Alex Noerdin Sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di BUMND PDPDE Sumsel.

PALUGADANEWS.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung menentapkan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di BUMND Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Alex yang juga Wakil Ketua Komisi Energi DPR RI itu langsung ditahan di Rutan Kelas I Cipinang Cabang Rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk mempermudah penyidikan.

Baca Juga:

Kejagung juga telah menetapkan Komisaris Utama PT PDPDE Gas Muddai Madang sebagai tersangka. Dia juga telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Sebelumnya Kejaksaan juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya yaitu mantan Direktur Utama PDPDE Sumsel Caca Isa Saleh S dan Direktur DKLN merangkap Direktur PT PDPDE Gas, Yaniarsyah Hasan.

Caca Isa Saleh ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan Yaniarsyah Hasan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus dugaan korupsi ini berawal ketika Alex Noerdin yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Sumsel melakukan permintaan alokasi gas bagian negara dari Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) untuk PDPDE Sumsel.

Dengan alasan PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, Politisi Golkar tersebut kemudian menyetujui kerja sama antara PDPDE Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk PT PDPDE Gas yang komposisi kepemilikan sahamnya 15% untuk PDPDE Sumsel dan 85% untuk PT DKLN.

Kerugian negara

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus yang menjerat Alex mencapai US$ 30,194 juta atau sekitar Rp 431,77 miliar dengan asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS.

Angka itu berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama 2010-2019. Adapun kerugian lain sebesar US$ 63.750 dan Rp2,131 miliar merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.