Penjabat Bupati Dilarang Lakukan Mutasi ASN

Ilustrasi

PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Pengamat hukum Muara Enim Dr Firmansyah, S.H., M.H., mengatakan, penjabat bupati dilarang melakukan mutasi ASN, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri.

Menurut Firman, apabila mutasi dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Mendagri maka keputusan tersebut tidak sah dan melanggar Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selain itu, pelanggaran atas kewenangan tersebut merupakan tindakan yang tidak didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Baca Juga:

Dijelaskannya, penjabat bupati diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan karena bupati meninggal dunia, bupati berhenti atas permintaan sendiri, masa jabatan bupati berakhir dan penetapan bupati berikutnya belum dilaksanakan, bupati diberhentikan karena melanggar hukum dan bupati mengundurkan diri karena mencalonkan diri dalam pencalonan kepala daerah.

Maka berdasarkan PP No. 6 Tah Pasal 130 Ayat (3) disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan itu, Mendagri atas usul gubernur mengangkat penjabat bupati untuk kurun waktu tertentu yaitu paling lama 1 tahun atau sampai pelantikan bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Secara umum pj bupati memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana bupati definitif. Namun, tetap memiliki keterbatasan. Sebutan Pj ini sama halnya dengan Plt dan Plh, ada batasan kewenangan yang tidak boleh dilakukannya. Hal inilah yang membedakannya dengan bupati definitif,” tegas Firmansyah.

Firmansyah mengatakan, dalam PP No. 49 Tahun 2008 Pasal 132A ayat (1) dan (2) disebutkan dengan jelas empat hal yang menjadi batasan kewenangan penjabat kepala daerah.

Pertama, penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, dilarang melakukan mutasi pegawai. Kemudian dilarang membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Selanjutnya penjabat kepala daerah dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya Dan yang terakhir dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan sebelumnya.

Larangan tersebut, lanjut dia, dapat dikecualikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 132A ayat (1) dan (2) PP No. 49 Tahun 2008.

“Dari keempat batasan kewenangan pj bupati ini, kasus mutasi pegawai merupakan kasus yang paling banyak terjadi. Dalam praktiknya ada pemahaman yang keliru bahwa sebagai pj bupati maka seluruh kewenangan bupati defenitif secara otomatis melekat pula pada pj bupati,” kata Firmansyah.

Ditegaskan Firmnsyah, kewenangan memutasikan PNS berada pada bupati definitif yang secara ex officio berkedudukan sebagai pejabat pembina kepegawaian.

“Berbeda halnya dengan pj bupati yang tidak bersifat definitif sebagai bupati, membuatnya memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks keputusan untuk memutasikan PNS secara tegas dilarang, kecuali ada persetujuan tertulis dari Mendagri,” kata dia.

Jika Pj Bupati melakukan mutasi PNS maka hal itu dianggap melampaui wewenang atau dalam doktrin disebut sebagai “ultra vires” atau “beyond the powers”.

“Artinya, apabila perbuatan kekuasaan dari otoritas publik dianggap melampaui kekuasaan yang dimilikinya, maka kebijakan yang dikeluarkan adalah tidak sah. Setiap pejabat administrasi dalam melaksanakan kewenangannya dianggap sah apabila berdasarkan kewenangan yang dimilikinya,” kata dia lagi.

Namun, lanjut dia, jika penjabat bupati telah melakukan mutasi tanpa prosedur maka upaya hukum yang harus dilakukan adalah meminta kepada atasan penjabat bupati dalam hal ini gubernur untuk membatalkan keputusan tersebut. Gubernur dapat memerintahkan pj bupati untuk mencabut atau membatalkan keputusan tersebut.

Bahkan, kata dia, pj bupati bisa saja diberhentikan dari jabatannya karena mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang berada diluar batas kewenangannya. Kemudian bisa melalui pengadilan dengan meminta pembatalan melalui upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.