Foto: Ilustrasi
PALUGADANEWS.COM, JAKARTA — Sepanjang 2016 Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan 10 kepala daerah sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Beberapa diantaranya telah menjalani sidang peradilan dan telah ditahan.
BERITA TERKAIT:
- Febry Diansyah dilantik Jadi Jubir KPK Gantikan Johan Budi
- Anggaran Pengamanan 101 Pilkada Kurang Rp 581 Miliar
- Inilah Daftar Pejabat Sumsel Yang Pernah Ditangkap KPK
- Revisi UU ITE Mulai Berlaku Hari Ini
- KPK Tangkap Tangan Pegawai Ditjen Pajak
Berikut daftar 10 kepala daerah yang menjadi tersangka dugaan kasus korupsi sepanjang 2016:
- Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, kasus dugaan pemberian suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013 Akil Mochtar.
- Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
- Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman. Politisi PDI-Perjuangan itu menjadi tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek-proyek pembangunan dan perbaikan jalan di kabupaten Nganjuk tahun 2009 dan penerimaan gratifikasi.
- Bupati Subang Ojang Sohandi, kasus pemberian hadiah atau janji kepada jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Devianti Rochaeni dan Fahri Nurmallo dalam tindak pidana korupsi BPJS Subang 2014.
- Wali Kota Madiun Bambang Irianto, kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan pasar besar Kota Madiun tahun anggaran 2009-2012.
- Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome, kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) Dinas Pendidikan NTT.
- Bupati Rokan Hulu, Riau Suparman, kasus suap pembahasan RAPBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Kabupaten Rokan Hulu.
- Wali Kota Cimahi 2012-2017 Atty Suharty dan suaminya M Itoc Tochija Wali Kota Cimahi 2002-2012, kasus dugaan penerimaan suap pembangunan Pasar Atas Baru tahap II di Cimahi pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 1 Desember 2016.
- Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, kasus dugaan tindak pidana korupsi kasus dugaan tindak pidana korupsi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Kupten Buton dan Bombana periode 2009-2014.
- Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, kasus dugaan pemberian suap kepada anggota DPRD kabupaten Tanggamus, Lampung terkait pengesahan APBD 2016 kabupaten itu.
