Hasanuddin, Sekretaris Daerah Muara Enim
PALUGADANEWS. COM, MUARA ENIM – Sekretaris Daerah Muara Enim Hasanuddin marah saat mengetahui para kepala dinas dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), banyak tak menghadiri pelatihan sosialisasi zona integritas dan implementasi reformasi birokrasi di GSG RSUD Rabain, Jumat (22/9).
Sebelum membuka kegiatan, Sekda mengabsen satu persatu kepala dinas dan pejabat yang hadir. Namun beberapa kadin dan kantor OPD yang berhubungan dengan pelayanan publik tak menghadiri sosialisasi tersebut.
Berita Terkait:
- Sekda Hasanuddin: SKPD Harus Aktif Sampaikan Laporan Konsolidasi
- Sekda: UMKM Manfaatkan Fasilitas Kredit BPR
- Sekda Minta RSUD Rabain Terus Meningkatkan Mutu Pelayanan
- Sekda: Jangan Menjiplak Surat Dinas
“Kegiatan ini bagian upaya membangun integritas, kalau anda tak datang acara ini terutama Dinas pelayanan publik maka omong kosong,” ucap Sekda dengan nada meninggi.
Padahal pelatihan tersebut diperlukan untuk peningkatan pemahaman pejabat dalam membangun zona integritas di kantor OPD-nya masing-masing.
Sekda menyinggung para kepala dinas dan pejabat yang mengganggap remeh kegiatan penting tersebut. Berdasarkan daftar undangan yang hadir, dinas yang tidak hadir yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perizinan (BPMPT) dan Dinas Pendapatan daerah (Dispenda).
“Saya sedih ditengah-tengah upaya kita memperbaiki diri, masih banyak bersantai- ria, saya akan beri teguran keras secara tertulis kepada pejabat bersangkutan,” tegas dia.
Dengan kondisi demikian, Sekda juga mengakui bahwa proses reformasi birokrasi di Kabupaten Muara Enim terkesan berjalan ditempat.
“Memang agak miris karena sekitar setahun lalu saya berkunjung ke Kemenpan, perkembangan Reformasi Birokrasi kita jalan di tempat, jadi tidak heran lagi, acara penting seperti ini masih banyak absen,” ujarnya.
Sekda mengatakan, sejak ditetapkannya Muara Enim sebagai salah satu pilot project reformasi birokrasi diharapkan seluruh pejabat tetap komitmen dan bersungguh-sungguh mewujudkan hal tersebut.
Reformasi birokrasi, lanjut dia merupakan langka awal untuk menata pemerintahan lebih baik efektif, efisien dan profesional.
“Pemkab Muara Enim telah menerbitkan grand desain reformasi birokrasi yang menargetkan berbagai sasaran, diantaranya peningkatan kapabilitas organisasi, pemerintah bersih KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.
