Bahas Rotasi Alat Kelengkapan, Rapat DPRD Muara Enim Ricuh

Beberapa anggota DPRD Muara Enim mengambil alih sidang paripuna Alat Kelengkapan Dewan (AKD) setelah terjadi kericuhan, Selasa (30/5/2017).

PALUGADANEWS.COM, MUARA ENIM — Sidang paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muara Enim, Selasa (30/5/2017), berujung ricuh saat melakukan pembahasan rotasi alat kelengkapan dewan (AKD). Sidang terpaksa ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Sidang yang berlangsung alot dan hujan interupsi ini diwarnai dengan aksi pengambilalihan pimpinan sidang oleh anggota dewan lainnya.

Awalnya para anggota dewan ini meminta pimpinan sidang yaitu Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB, untuk tetap melanjutkan sidang dan segera menetapkan nama-nama anggota dewan yang mengisi alat kelengkapan dewan yang baru.

Namun, pimpinan memilih menunda rapat karena masih ada dua fraksi yang belum menyerahkan nama-nama bakal calon untuk mengisi alat kelengkapan dewan, yaitu Golkar dan PPP.

Keputusan tetap deadlock, sehingga anggota dewan yang hadirpun marah dan kecewa. Mereka lalu melanjutkan melanjutkan rapat dengan mengambil alih sidang dipimpin oleh anggota Fraksi PKS, Umam Fajri.

“Pengambilan alih memang tidak sah karena tidak terdapat dalam tatib DPRD. Hanya saja ini merupakan ungkapan rasa kekecewaan terhadap fraksi Golkar dan PPP yang hingga saat ini belum mengusulkan nama-nama anggotanya masuk dalam alat kelengkapan dewan,” tukas Umam.

Menurut Umam, dengan tidak menyerahkan nama anggotanya, kedua fraksi tersebut bisa menghambat proses kerja anggota legislatif lainnya. “Bukan hanya kerja dari legislatif, tapi juga eksekutif, karena program program strategis nanti bisa terganggu,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD dari PAN, Faizal Anwar mengatakan, apa yang terjadi dalam sidang paripura AKD tersebut sebenarnya hal yang biasa, karena perbedaan pandangan politik merupakan dinamika.

Namun, lanjut dia, perbedaan tersebut harusnya tidak menimbulkan kericuhan karena kurangnya komunikasi sesama anggota dewan dalam menciptakan situasi lembaga yang kondusif.

“Yang kita sayangkan mestinya tidak perlu terjadi kericuhan jika semua fraksi bisa melakukan kompromi politik yang sehat,” pungkas Faizal.