Ahmad Yani Dituntut 7 Tahun Bui dan Hak Politik Dicabut

Bupati Muara Enim Non Aktif Ahmad Yani (Foto: Dok Istimewa)

PALUGADANEWS.com, PALEMBANG – Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Bupati Muara Enim Non Aktif Ahmad Yani dengan tuntutan 7 tahun penjara dan denda sebanyak Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara.

Yani juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp3,5 miliar dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian negara subsidair 1 tahun penjara.

Baca Juga:

“Kalau terdakwa tidak membayar akan disita melalui aset, dan jika aset tidak mencukupi maka masa tahanan terdakwa ditambah satu tahun,” ujar Roy Riyadi membacakan tuntutan dalam sidang yang digelar virtual di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (21/4/2020).

Selain itu jaksa juga meminta agar majelis hakim mencabut hak politik terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. terhitung sejak dibebaskan dari penjara.

JPU menilai, Yani terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai aparatur negara,” ujarnya.

Selain itu, hal yang memberatkan terdakwa tidak kooperatif, selalu membantah fakta dan bukti persidangan yang telah dipaparkan dan dikonfirmasi dari terdakwa lain dan saksi. “Terdakwa ini tidak terbuka dalam persidangan sebagai upaya membatu negara mengungkap kasus korupsi,” katanya.

Ketua Majelis Hakim, Erma Suharti menunda sidang Selasa pekan depan untuk mendengar pembelaan terdakwa bersama kuasa hukumnya.