Anggota DPRD Muara Enim mengeluhkan sulitnya berkomunikasi dengan SKPD Pemkab Muara Enim
PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim ke II dalam rangka penyerahan dan penjelasan Bupati Muara Enim terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020 Senin kemarin dihujani keluhan anggota DPRD dari Fraksi Hanura.
Saat Ketua DPRD Liono Basuki hendak mengetuk palu tanda berakhirnya sidang, Ahmad Fauzi anggota DPRD dari Fraksi Hanura melakukan interupsi.
Baca Juga:
- Satres Narkoba Polres Banyuasin Bantah Isu Percobaan Pembunuhan dan Kriminalisasi
- PJ Bupati Muara Enim Minta Eksekutif – Legislatif Bersinergi
- Rampas Ponsel Bocah di Lembak, Pria Ini Ditangkap di Prabumulih
Dia menyampaikan kekecewaannya terkait sulitnya berkomunikasi dengan kepala dinas yang ada di lingkup Pemkab Muara Enim. Menurut dia bukan hanya mereka saja yang kesulitan mengubungi kepala dinas, hal yang sama juga dialami Ketua DPRD Muara Enim.
“Bukan hanya kami, Ketua DPRD pun mengeluh apalagi kami anggota biasa,” kata dia.
“Kami berharap apabila dihubungi segera merespon atau telpon balik jika sibuk. Lemaklah kito ngadap tuhan (lebih mudah menghadap tuhan dari pada kepala SKPD, red) dari pada ngadap kepala dinas Muara Enim,” ujarnya sambil bergurau.
Menurut dia, sejumlah kepala dinas yang tidak bisa dan susah diajak berkoordinasi. Padahal, mereka ingin berkoordinasi terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Muara Enim.
“Apalagi OPD itu bagian yang mengurusi jembatan. Wah susahnya minta ampun kalau mau dihubungi. Kami berharap Pak Bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD tersebut,” pintanya.
Menanggapi keluhan tersebut. Pj Bupati Muara Enim Nasrun Umar dengan tegas menyampaikan secara langsung kepada seluruh Kepala OPD yang hadir untuk segera merespon DPRD secara positif jika diperlukan untuk berkoordinasi meskipun dalam keadaan tidak dapat menerima.
“Jika dirasakan ada kanalisasi yang tersumbat saya Insya Allah orang yang paling bertanggung jawab. Jadi tolong segera hubungi saya dan sekda jika terjadi sumbatan seperti ini,” ujarnya.
Ditemui wartawan usai paripurna, Fauzi mengatakan, hampir semua dinas susah untuk dihubungi. Namun yang paling susah untuk dihubungi menurutnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kadang-kadang kita mau menyampaikan keluhan masyarakat, tetapi mereka kurang merespon, yang paling sering masalah jalan dalam hal ini Dinas PUPR,” ucapnya.
