Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim 2019, di Hotel Grand Zuri, Senin (2/4/2018).
PALUGADANEWS.COM, MUARA ENIM –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim memprioritaskan empat rencana pembangunan pada 2019 mendatang.
Hal itu terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim 2019, di Ballroom Hotel Grand Zuri, Senin (2/4/2018).
Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, ada empat prioritas pembangunan yang ditekankan pada Musrenbang itu, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian, tata kelola pemerintah serta ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Prioritas pembangunan itu akan menjadi pedoman dalam merencanakan APBD guna melaksanakan kegiatan pada tahun 2019 mendatang,” ujar Muzakir.
Muzakir mengatakan, sejumlah usulan belanja pembangunan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan dan hasil reses DPRD, serta RKPD mencapai 2.548 usulan kegiatan untuk tahun 2019 dengan nilai Rp. 2,6 triliun.
Usulan itu kemudian diverifikasi dan dirumuskan dalam Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tanggal 12 – 16 Maret 2018 menjadi 434 program, 2.474 kegiatan dengan nilai usulan lebih dari Rp 1,6 triliun.
Sementara estimasi R-APBD tahun 2019, lanjut Muzakir, sebesar Rp. 1,9 triliun. Dari rencana pendapatan itu, alokasi anggaran belanja langsung diproyeksikan berkisar Rp. 0,9 triliun dan belanja tidak langsung Rp. 1,0 triliun. Sehingga tidak dapat membiayai semua usulan.
“Namun usulan yang tidak dapat dibiayai dana APBD, akan ditawarkan kepada BUMN/BUMS melalui Forum CSR-PKBL untuk dibiayai melalui dana CSR-PKBL atau yang kita sebut RKPD Non APBD tahun 2019,” tambah Bupati.
Menurut Muzakir, APBD bukanlah satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Dirinya meminta kepala OPD untuk aktif, agar anggaran dari APBN dan APBD Provinsi dapat dialokasikan lebih besar ke Kabupaten Muara Enim di tahun 2019.
Sementara itu, Kepala Bappeda Muara Enim Abdul Nadjib mengatakan, empat program prioritas RKPD 2019 telah mengacu pada program provinsi dan nasional serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Muara Enim tahun 2005–2025.
Selain itu, kata dia, Kabupaten Muara Enim juga memiliki RKPD Non APBD yang kegiatannya ditawakan kepada dunia usaha dan dibiayai oleh BUMN/BUMS.
“RPBD Non APBD ini sudah berjalan selama empat tahun. Dan ini bias menjadi contoh bagi Kabupaten/kota lainnya,” terangnya.
