Rapat koordinasi Forum Komunikasi Perangkat Daerah membentuk tim satuan tugas penanggulangan Penambangan Tanpa Izin (PETI).
PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim melalui rapat koordinasi Forum Komunikasi Perangkat Daerah di ruang rapat Bupati Muara Enim, sepakat membentuk tim satuan tugas penanggulangan Penambangan Tanpa Izin (PETI).
Plh Bupati Muara Enim Nasrun Umar mengatakan Satgas akan diketuai Sekda Kabupaten Muara Enim dengan melibatkan TNI dan Polri.
Baca Juga:
- Warga Penanggiran Tewas di Tusuk Pisau Oleh Tetangganya
- Liono Basuki Dilantik Jadi Ketua DPRD Muara Enim
- Timpora Sidak Dua Perusahaan di Kabupaten Muara Enim yang Pekerjakan Orang Asing
“Satgas ini dipimpin oleh Plt Sekretaris Daerah Emran Tabrani. Disamping mendirikan posko siaga diseputaran tambang ilegal dengan melibatkan satuan Kodim 0404 Muara Enim dan Satlantas Polres Muara Enim juga unsur terkait lainnya,” ungkap Nasrun, Rabu (11/3/2021).
Nasrun meminta proses penanggulangan PETI dihentikan dari hulu sampai ke hilirnya sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal yang serupa. “Dalam menghentikan PETI ini kita harus menghentikan dari hulu ke hilir supaya hal ini tidak terjadi lagi,” ulasnya.
Selain itu, lanjut dia, aktivitas PETI dan PEKAT (penyakit masyarakat) di Kabupaten Muara Enim telah merasahkan dan menjadi polemik berkepanjangan.
Satgas juga akan melakukan penertiban PEKAT dan lokalisasi yang ada di empat titik lokasi prostitusi antara lain di Kota Muara Enim, Kecamatan Gunung Megang Kecamatan Lubai dan Kecamatan Gelumbang segera dilakukan.
“Kita akan segera menindaklanjuti dengan mengirimkan personil gabungan untuk penertiban dibantu pihak kepolisian sesuai masukan dari Kapolres Muara Enim tadi,” katanya.
“Akan tetapi, saya meminta alangkah baiknya pada saat selesai penertiban ini untuk para wanita tuna susila hendaknya diberikan bekal (pelatihan dan binaan dari Dinas Sosial) seperti kursus menjahit dan lain sebagainya guna untuk opsi ke depan yang bermuara pada kemandirian dan kesejahteraan sehingga bisa diterima di masyarakat,” ucapnya.
Rapat tersebut dihadiri Kapolres Muara Enim AKBP Danny Sianipar, Kejari Muara Enim Irfan Wibowo, Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Elvin Adrian dan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Husaini.
