Presiden Joko Widodo (Foto: setkab.go.id)
PALUGADANEWS.com, JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras). Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan persnya, Selasa (02/03/2021), di Istana Merdeka, Jakarta.
“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Presiden.
Baca Juga:
- Hasil Lelang Sekda Muara Enim Dibatalkan KASN
- Rayakan HUT ke-40, Ini Sederet Prestasi & Kontribusi PTBA
- Anggota Polsek Sungai Rotan Dibacok Saat Amankan Pengedar Sabu
Untuk diketahui, lampiran Perpres yang dicabut tersebut terdapat dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Disampaikan Presiden, keputusan tersebut diambil setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan organisasi masyarakat (ormas) lainnya.
“Masukan-masukan dari ulama-ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ungkapnya.
Perpres Nomor 10 tahun 2021 itu terbit pada 2 Februari 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Dalam Perpres itu memang tidak mengatur khusus miras melainkan terkait soal investasi miras. Terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor yang hendak berinvestasi di sektor miras.
Pertama, penanaman modal baru dapat dilakukan di Provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.
Kedua, penanaman modal di luar provinsi tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.
