Rapat rekonsiliasi iuran wajib PNS, pemda dan iuran JKN anggota DPRD Muara Enim yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kota Prabumulih, Jumat (25/6/2021).
PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Maryana mengikuti rapat rekonsiliasi iuran wajib PNS, pemda dan iuran Jaminan Kesehatan (JKN) anggota DPRD Muara Enim triwulan ke – 2 tahun 2021, Jumat (25/06/2021), yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kota Prabumulih.
Asisten Administrasi Umum Maryana menyatakan bahwa untuk iuran wajib PNS dan iuran wajib pemda serta Iuran JKN DPRD Triwulan 1 Kabupaten Muara Enim sudah lunas dibayarkan. Sementara untuk triwulan 2 telah dianggarkan melalui BPKAD Kabupaten Muara Enim dan siap dibayarkan setelah diadakan rekonsiliasi ini.
Baca Juga:
- Pemkab Muara Enim Temui KSP, Bahas Proyek Strategis Nasional dan Tambang Ilegal
- 17 Kurir dan 8 Bandar Narkoba Diamankan Satres Narkoba Polres Muara Enim
- Dirjen Aptika Kominfo Gelar Webinar Menangkal Berita Hoax
“Di triwulan pertama telah kita lakukan pembayaran sementara triwulan ked-2 akan kita bayar setelah rapat ini. Begitu juga dengan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai peserta BPJS kesehatan program berobat mudah dan gratis Kabupaten Muara Enim triwulan 1, iuran wajib peserta sudah lunas dibayarkan oleh Pemkab Muara Enim,” ungkapnya.
Menurut Maryana penting bagi semua jajaran pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi melakukan rekonsiliasi, karena dapat menyatukan persepsi dan pemahaman tentang iuran wajib PNS daerah serta iuran wajib pemda dan juga iuran JKN DPRD.
“Rapa rekonsiliasi ini sangat penting dilakukan guna menyamakan persepsi dan pemahaman terkait iuran wajib PNS serta iuran wajib Pemda maupun JKN anggota DPRD,” urainya.
Dirinya berharap dengan terjalinnya kesamaan persepsi dan pemahaman tentang iuran wajib PNS serta iuran wajib Pemda dan juga mendekatkan program-program BPJS kesehatan kepada peserta JKN.
“Terjalinnya persamaan persepsi terkait iuran ini sangatlah penting, sehingga nantinya akan menghasilkan data yang baik dan benar yang dapat dipertanggungjawabkan,” harapnya.
