Pemkab Muara Enim Gelar Rakor Dinas Instansi

Hasanuddin, Sekretaris Daerah Pemkab Muara Enim

PALUGADANEWS.COM, MUARA ENIM — Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar rapat koordinasi dinas/instansi triwulan I tahun 2018 Daerah Pemilihan I Muara Enim, Kamis (12/04/2018) di halaman kantor Camat Kecamatan Gunung Megang.

Rapat ini dibuka dan ditutup Sekretarias Daerah Muara Enim Hasanudin ini, dihadiri para asisten dan staf ahli, seluruh OPD dan camat, kepala desa serta juga perangkat desa dan lurah di dapil I Muara Enim, yakni Kecamatan Muara Enim kota, Ujanmas, Gunung Megang, Benakat dan Belimbing.

Rapat itu juga dihadiri oleh Anggota DPRD Dapil I, Ketua TP-PKK Kabupaten/kecamatan dan desa.

Sekda Muara Enim Hasanudin mewakili Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar dalam sambutannya berharap semua permasalahan yang dibahas dan dirumuskan dalam rakor tersebut hendaknya ditindaklanjuti oleh OPD ditindaklanjuti dan dicarikan solusi penyelesaian permasalahan secepatnya.

“Jangan menganggap kegiatan rapat koordinasi ini hanya bertujuan untuk menjalankan program kegiatan rutinitas semata. Tetapi untuk bertukar pikiran, menerima masukan maupun mencari solusi suatu persoalan yang kita hadapi dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menuju visi misi Kabupaten Muara Enim,” tegas Hasanudin.

Hasanuddin menghimbau kepada seluruh jajaran aparatur Pemkab Muara Enim yang berada di tingkat kabupaten sampai tingkat desa/kelurahan, untuk dapat berinovasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat.

“Semua aparatur harus dapat berinovasi, sehingga pelayanan yang kita berikan, benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, dan terciptanya Muara Enim SMAS,” tutupnya.

Rapat koordinasi ini bertujuaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan di masing-masing satuan kerja, serta upaya dan solusi yang harus ditempuh dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul, maupun langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan.

Berbagai masalah diungkapkan mulai dari permasalahan banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan kartu JKN KIS, banjir, pertanian, hingga infrastuktur. Setiap OPD menanggapi semua permasalahan yang disampaikan.