Bupati Muara Enim Sampaikan Raperda LKPJ 2017 

Suasana rapat Paripurna ke-VII DPRD Kabupaten Muara Enim,  Jum’at (25/5/2018).

PALUGADA NEWS.COM,MUARA ENIM — Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar menyampaikan Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2017, dalam rapat Paripurna ke-VII DPRD Kabupaten Muara Enim,  Jum’at (25/5/2018).

Rapat paripurna dihadiri 32 orang anggota dari 44 anggota DPRD Muara Enim. Turut hadir pimpinan FKPD,  SKPD,  BUMN,  BUMD,  BUMD, Tomas, Toga, dan sejumlah pimpinan partai politik dan ormas yang ada di Muara Enim.

Dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Muara Enim Aries HB ini, Muzakir menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang LKPJ pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Muara Enim 2017 kepada DPRD, merupakan kewajiban kepala daerah dalam menjalankan amanat konstitusi sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang.

“Rancangan peraturan daerah tentang LKPJ kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK Republik Indonesia ini merupakan kewajiban kepala daerah dan harus disampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Muzakir.

Disampaikan Muzakir, laporan keuangan daerah Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2017 telah diaudit oleh BPK-RI, dimulai dari tanggal 1 April hingga 30 April 2018. B

Dari hasil audit ini, lanjut dia, Muara Enim kembali berhasil mendapatkan penghargaan WTP yang ketiga kali berturut-turut selama dirinya bersama Nurul Aman memimpin Muara Enim.

“Dengan berakhirnya tahun anggaran 2017 Pemerintah kabupaten Muara Enim kembali berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecuali (WTP) dari BKP RI yang ke tiga kalinya secara berturut-turut,” ucap dia.

Muzakir mengatakan, penghargaan WTP dari BKP-RI merupakan hadiah paling indah dipenghujung masa jabatannya. Dia juga menyampaikan permohonan maafnya jika selama masa kepeminannya terdapat kekurangan.

Muzakir juga mengapresiasi kinerja dari pihak eksekutft dalam hal ini SKPD yang ada di lingkup Pemkab Muara Enim yang telah meningkatkan kinerjanya sehingga penghargaan opini WTP bisa diraih kembali oleh Pemkab Muara Enim.

“Penghargaan Opini WTP ini merupakan opini dengan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan kepala daerah oleh BKP-RI atas pelaksanaan RAPBD setiap tahunnya dan tak kalah pentingnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak eksekutif yang telah mendukung ini semua sehingga penghargaan ini dapat diraih kembali,” tutupnya.