Sejumlah ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhamadiyah se- Sumatera Selatan menggugat hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) Pimpinan Wilayah Pemuda Muhamadiyah (PWPM) Sumsel ke XIV tahun 2019 lalu.
PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Sejumlah ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhamadiyah se- Sumatera Selatan menggugat hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) Pimpinan Wilayah Pemuda Muhamadiyah (PWPM) Sumsel ke XIV tahun 2019 lalu.
Selain itu, mereka juga meminta Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhamadiyah mengambil alih PW PM Sumsel dan sesegera mungkin mengadakan Muswil ulang PWPM Sumsel.
Baca Juga:
- BMKG: Waspada Potensi Hujan Lebat pada 24-29 Januari 2020
- Virus Corona dari Cina Diduga Menular Antar Manusia
- Jelang Tes CPNS, Instansi Wajib Umumkan Jadwal dan Lokasi SKD
Hal ini disampaikan beberapa Pimpinan Daerah Pemuda Muhamadiyah se-Sumsel meliputi Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Musi Bayuasin, Banyuasin, Pagaralam, OKI, OKUT, Prabumulih, dan Palembang dalam acara konsilidasi di Palembang, Minggu (26/1/2020).
“Penyelenggaraan Muswil XIV Pemuda Muhammadiyah Sumsel kemarin menyisakan banyak catatan dan penolakan. Banyak aturan organisasi yang ditabrak dalam penyelenggaraan Musywil tersebut. Dan sebagian besar pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah kabupaten/kota menggugat hasil ini,” kata Yones Tober Simamora ketua PDPM Muara Enim.
Selain itu, kata dia, Muswil seharusnya diselenggarakan 4 bulan pasca Muktamar, tapi ini digelar 1 tahun setelah Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta bulan November 2018 lalu.
“Muswil ini kami nilai tidak sesuai dengan AD/ART Pemuda Muhammadiyah. Setidaknya ada tujuh kejanggalan diantaranya, berdasarkan anggaran rumah tangga pemuda Muhammadiyah BAB V pasal 20 tentang permusyawaratan. Seharusnya sebelum dilakukan Muswil harus diadakan Muspimwil 6 bulan sebelum Muswil, tetapi pada muswil kali ini tidak diadakan Muspimwil,” ungkap Yones.
Senada dengan Yones, Ketua PDMP Empat Lawang Meddy mengatakan, Muswil kali ini tidak adanya proses seleksi pemberkasan dalam menetapkan calon formatur sesuai anggaran rumah tangga pemuda Muhammadiyah sehingga seluruh persyaratan diputihkan dan semua calon lolos.
“Menurut saya ini sangat bahaya. Kita bisa bayangkan organisasi setertib Pemuda Muhammadiyah melakukan ini. Bukan tidak mungkin ke depan akan memudahkan susupan dan ideologi berbeda masuk ke organisasi kader ini. Indikasinya adalah ada kepentingan untuk memasukan calon yang tidak memenuhi syarat,” tegas Medy.
Tidak hanya itu ungkap Meddy, di Muswil kali ini tidak ada LPJ organisasi sebagaimana lazimnya. Ditambah lagi, dalam proses penghitungan suara, 3 kali lampu padam. Diakhir penghitungan dan saat di rekap selisih 23 suara.
“Kami 10 PDPM menolak hasil Muswil dan berharap PP Pemuda Muhammadiyah untuk meninjau ulang kembali dan menunjuk personil untuk menjadi pelaksana tugas dan segera menggelar Musywil kembali yang sesuai dengan AD/ART,” pungkasnya.
