Menteri Kesehatan Budi Gunadi saat memberikan keterangan pers setelah mengikuti rapat terbatas penanganan pandemi COVID-19, Rabu (6/1/2021), di Istana Negara Jakarta. (Foto: Ist)
PALUGADANEWS.com, JAKARTA – Pelaksanaan vaksinasi direncanakan akan dilakukan pada minggu kedua Januari 2021, setelah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi saat memberikan keterangan pers setelah mengikuti rapat terbatas penanganan pandemi COVID-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi, Rabu (6/1/2021) di Istana Negara, Jakarta. Rapat tersebut juga dihadiri secara virtual oleh para Gubernur dari seluruh Indonesia.
Baca Juga:
- Sekolah Tatap Muka di Muara Enim Ditunda, Ini Alasannya
- Gubernur Sumsel Keluarkan Surat Edaran Tunda KBM Tatap Muka
- Hari Ini 3 Bansos Mulai Disalurkan, Berikut Daftarnya
Menurut Budi, pemerintah telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pengiriman vaksin tersebut dilakukan secara bertahap dimulai dari tanggal 3 Januari dan ditargetkan selesai terdistribusi ke 34 provinsi pada 7 Januari 2021.
“Kami merencanakan dalam jangka waktu 15 bulan, kami bisa menyelesaikan vaksinasi ke 181 juta rakyat Indonesia,” ujarnya.
Namun Menkes mengungkapkan bahwa pihaknya akan bekerja keras untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi tersebut. “Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari seluruh teman-teman untuk melakukan hal ini,” tuturnya.
Awak media, imbuhnya, dapat ikut membantu mengingatkan kepada seluruh fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) baik puskesmas, rumah sakit, dan klinik untuk segera mendaftar ke aplikasi PCare (Primary Care) BPJS agar dapat melayani vaksinasi COVID-19.
“Tolong dikomunikasikan terus ke mereka untuk mendaftarkan, karena kalau belum mendaftarkan akan sulit bagi mereka untuk bisa melayani vaksinasi ini, terutama untuk mencatat dan menangani kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI),” pintanya.
