Baslim, tokoh masyarakat Desa Ujanmas Lama.
PALUGADANEWS.COM,MUARA ENIM— Sejumlah tokoh agama dan masyarakat di Kabupaten Muara Enim menolak ajakan people power. Menurut mereka, aksi tersebut merusak persatuan bangsa dan menyerahkan semua hasil tahapan pemilu kepada yang berwenang yakni KPU.
“Tentunya sebagai tokoh masyarakat, saya imbau agar masyarakat tidak terjerumus dengan ajakan people power karena akan memecah belah persatuan bangsa kita,” kata Tokoh Masyarakat Ujanmas Lama, Baslim, Selasa (14/5/2019).
Baca Juga:
- Polsek Gunung Megang Gelar Razia, Antisipasi 3C, Senpira dan Narkoba
- Lulusan Pendidikan Kesetaraan Punya Hak Ikut Tes TNI dan Polri
- Menaker Minta THR Dibayar 2 Minggu Sebelum Lebaran
Imbauan senada juga datang dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Muara Enim yang juga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Muara Enim Sarban Sarjono. Melalui rekaman video himbauannya dia mengajak masyarakat jangan melaksanakan people power terkait hasil Pemilu 2019.
“Sebagai pimpinan organisasi saya menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Muara Enim untuk tetap menjaga situasi keamanan pasca penghitungan suara yang sudah dilakukan di TPS, PPK hingga di KPU,” uajr Sarban.
Kepala Desa Perjito Mohamad Roffudin juga menghibau warganya agar tidak terprovokasi dan mengajak masyarakat untuk tetap fokus terhadap apa yang dikerjakan jangan sampai turut serta dalam menyebarkan informasi yang salah ataupun hoax.
“Tetap jaga keharmonisan dan kerukunan bermasyarakat jangan sampai terpancing dengan berita hoax yang dapat memecah belah,” ajak Roffudin.
Sementara itu, Kapolsek Gunung Megang AKP. Feryanto menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi terhadap berbagai isu ataupun berita hoax yang muncul pasca Pemilu.
Dia juga mengajak agar masyakat berdoa supaya negeri tercinta ini tetap damai. Terkait hasil Pemilu, ia meminta masyarakat untuk menunggu keputusan penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu.
“Jangan sampai ada keributan-keributan di daerah kita ini maupun lainnya, yang bisa mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Mari kita serahkan semuanya kepada KPU dan Bawaslu serta jangan mudah terpancing terhadap informasi yang belum tentu benar kepastiannya apa lagi hal itu merupakan berita hoax,” pungkasnya.
