GNPK Temukan Penyimpangan BLT Dana Desa di Desa Ujanmas Baru

Foto Ilustrasi

PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Muara Enim menemukan penyimpangan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) bagi warga terdampak Covid-19 di Desa Ujanmas Baru, Kecamatan Ujanmas, Kabupaten Muara Enim.

Penemuan ini didapat setelah GNPK melakukan investigasi atas laporan pengaduan warga Dusun 8, Desa Ujanmas Baru.

Baca Juga:

“Kami turun ke lapangan mengecek laporan warga  warga Dusun 8, Desa Ujanmas Baru. Laporan tersebut kita terima secara tertulis kami terima sekitar satu minggu lalu,” kata Ketua GNPK RI Muara Enim Antoni Deguin, Rabu kemarin.

Menurut Antoni, berdasarkan hasil investigasi pihaknya menemukan penyimpangan bantuan yang di lakukan oleh oknum perangkat desa dan jajarannya, seperti adanya penerimàn batuan yang tumpang tindih.

“Hasil investigasi kita ada warga yang tidak berhak namun menerima bantuan, sebaliknya yang layak menerima bantuan justru tidak mendapatkan bantuan. Kemudian ada bantuan BLT yang dibagi dua dengan alasan apa bila tidak mau dibagi maka bantuan yang akan datang tidak akan menerima bantuan lagi,” ungkapnya.

Selain itu, ditemukan juga perangkat desa yang menerima bantuan. “Selain itu masih ada perangkat desa yang menerima bantuan itu. Kami harapkan kepada pemerintah desa agar menindak lanjuti persoalan yang ada di Dusun 8 tersebut,” lanjutnya.

Sementara itu, salah seorang perwakilan masyarakat, Udin, mengatakan mereka meminta keadilan dan transparansi perangkat desa terkait bantuan ini.

“Kami meminta keadilan dan ke transparansi pemerintah desa dalam penyaluran BLT dan bantuan lainya. Kami juga meminta kepada pemdes agar mengganti kepala dusun karena tidak sejalan dan tidak mewakili warga,” ujar Udin.

Warga juga meminta Pemdes Ujanmas Baru untuk mempublikasi data penerima bantuan. “Kami juga ingin pemberitahuan daftar nama-nama penerima bantuan ini,” kata Udin.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Pemdes Ujanmas Baru, Joni Anuar, mengatakan, BLT dana desa yang telah di salurkan tahap pertama semuanya adalah hasil laporan tim relawan Covid-19 yang mereka bentuk.

“kami bentuk relawan terkait pendataan ini, ada 22 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan, nama-namanya kami terima dari tim relawan dan telah melalui seleksi. Sedangkan bantuan PKH dan BNT adalah daftar lama yang turun dari pusat. Sementara untuk Bantuan BLT DD kalau memang ada masalah akan kami seleksi ulang dan akan kami umumkan di tempat-tempat strategi,” jelasnya.

Menurut Joni, memang daftar nama tersebut belum dipublikasi karena masih ada perubahan data. “Kalau selama ini kami belum tempel karena masih ada data perubahan, jadi kami belum berani mengumumkanya di tempat umum,” sela Joni.

Terkait masalah pergantian kepala dusun, kata dia, tentunya harus melalui mekanisme yang berlaku sesuai aturan dan perundang-undangan yang ada.

“Kalau terkait pergantian perangkat desa kami akan klarifikasi dulu ke warga dusun tersebut untuk kebenarannya,” pungkasnya.