Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Buruh Minta Dukungan DPRD Muara Enim

Ratusan buruh yang tergabung alam FSBBM menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Muara Enim menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Selasa (13/10/2020).

PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Bersatu  Muara Enim ((FSBBM) melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Muara Enim, Selasa (13/10/2020).

Para buruh dari delapan serikat buruh di delapan perusahaan di Kabupaten Muara Enim ini meminta DPRD memberikan dukungan atas penolakan mereka terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh.

Baca Juga:

“Dewan merupakan wakil rakyat, maka itu kami dari buruh sebagai rakyat yang telah mempercayakan suara kami kepada para anggota dewan sekalian untuk memberikan dukungan penolakan terkait UU Omnibus Law ini,” kata Ketua FSBBM Rahmansyah.

Menurut Rahmansyah, hak-hak buruh yang tergredasi pada UU Cipta Kerja ini, antara lain yaitu PKWT atau kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan, pesangon hilang dan penghargaan masa kerja tidak ada.

”UU ini sangatlah merugikan hak-hak para pekerja, karena itu kami melakukan aksi unjuk rasa ini dengan harapan DPRD Muara Enim mendukung kami dan menolak Omnibus Law ini dengan membuat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada DPR RI,” tegas Rahmansyah.

Aksi unjuk rasa sekitar 200 massa buruh ini pun mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian, TNI, dan Sat Pol PP.

Setelah berorasi di depan kantor DPRD Muara Enim sejumlah perwakilan buruh ini diterima Plt Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki. Sampai berita ini diturunkan, perwakilan massa aksi masih berdialog dengan DPRD Muara Enim.