Projo Minta Pemkab Muara Enim Batalkan Pembelian Mobil Mewah Land Cruiser

Massa Projo berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Muara Enim, menuntut Pemkab Muara Enim membatalkan pembelian mobil mewah jenis Toyota Land Cruiser seharga Rp 2,6 miliar.

PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Projo Kabupaten Muara Enim berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Muara Enim, Kamis (1/10/2020).

Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Muara Enim membatalkan pembelian mobil mewah jenis Toyota Land Cruiser seharga Rp 2,6 miliar untuk fasilitas tamu VVIP dalam APBD perubahan 2020. Massa juga menuntut transparansi penggunaan dana Covid -19.

Baca Juga:

Massa menilai pengadaan mobil mewah tersebut pemborosan. Pemkab Muara Enim dianggap tidak peka dengan kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang sedang mengancam negara.

“Di tengah pandemi masyarakat kecil mengeluh susah makan karena sulitnya mencari uang, tapi kenapa Pemkab Muara Enim tidak peka. Kok bisa-bisanya malah mau beli mobil seharga miliaran rupiah,” kata Ketua Projo DPC Muara Enim, Deni Eka Candra.

Deni mempertanyakan urgensi pengadaan mobil tersebut disaat pandemi dan kondisi keuangan daerah yang devisit. Sementara pengeluaran pun melonjak drastis untuk penanganan medis dan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

“Pengadaan mobil tersebut tidak pantas di tengah kondisi masyarakat banyak yang terdampak pandemi. Kami mendesak agar kebijakan tersebut dibatalkan karena kehidupan rakyat saat ini sedang sulit akibat dampak pandemi,” ucapnya.

Projo juga meminta Pemkab Muara Enim agar lebih fokus memperhatikan rakyat kecil dalam situasi pandemi saat ini rakyat masih banyak yang susah.

Menurut Deni, pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Gubernur Sumsel untuk membenahi anggaran Kabupaten Muara Enim yang dinilai melakukan pemborosan.

“Kami minta Gubernur Sumsel bertindak tegas,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Pemkab Muara Enim melalui Plt Kepala Bappeda Mat Kasrun mengatakan pengadaan mobil untuk tamu VVIP tidak menyalahi aturan.

Hasil rapat paripurna juga telah ditandatangani dewan. Saat ini, kata dia, sudah diserahkan ke Gubernur untuk diverifikasi.

“Kita menunggu instruksi Gubernur, apabila beliau mengatakan untuk tidak dilaksanakan maka kami akan menurutinya,” jelasnya.

Mat Kasrun membantah anggapan Pemkab Enim defisit dan harus berhutang untuk menutupi anggaran. “Defisit kita tahun ini ditutupi oleh dana Silpa tahun 2019, Jadi secara tidak langsung, defisit sudah teratasi,” ujarnya.

Sementara itu, Juni Jumatan Plt Kepala BPKAD Muara Enim menambahkan mengenai penggunaan dana hasil refokusing masing-masing OPD sebesar Rp305 miliar. Dana tersebut masuk dalam anggaran tidak terduga yang nantinya digunakan untuk penanganan dampak pandemi Covid -19.

“Jadi untuk penanganan Covid-19 bukan seluruhnya tapi hanya Rp146 miliar yang kami laporkan ke pusat setiap bulannya. Dana – dana tersebut sudah terealisasi sebesar Rp52 miliar lebih atau sekitar 36 persen,” jelasnya.