Faizal Anwar, tokoh masyarakat Muara Enim
PALUGADANEWS.com, MUARA ENIM – Sejumlah tokoh masyarakat Muara Enim meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membatalkan salah satu nama calon Seketaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim yang diajukan Bupati Muara Enim Juarsah.
Menurut mereka, pemilihan calon Sekda Kabupaten Muara Enim tersebut tidak dilakukan dalam lelang terbuka, hanya melalui job fit saja.
Baca Juga: Pemprov Sumsel Siapkan Regulasi Tertibkan Tambang Ilegal
Dari ketiga nama yang diajukan oleh Bupati Muara Enim yakni Iskandar ZO Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Amrullah Jamaluddin Staf Ahli Kemasyarakatan dan SOM Pemkab Muara Enim dan Febriansyah Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemkab Muara Enim, ada dugaan bupati hanya merekomendasikan satu nama.
“Pengusulan satu nama calon sekda tersebut terkesan terlalu memaksakan diri untuk kepentingan-kepentingan dalam menjalani roda pemerintahan,” kata Faizal Anwar, salah seorang tokoh masyarakat Muara Enim kepada Palugadanews.com, Selasa (23/2/2021).
Baca Juga: Polisi Amankan Ibu Rumah Tangga yang Edarkan Sabu di Muara Enim
Menurut dia, pada waktu penunjukan satu nama sebagai sekda oleh bupati yang akan diusulkan ke gubernur dan dilanjutkan KASN walaupun sebatas rekomendasi tidak dibenarkan.
“Hal ini tampak sekali terkesan memaksakan untuk kepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegasnya.
Namun, mantan anggota DPRD Muara Enim ini mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang menunjuk langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nasrun Umar sebagai Plh Bupati Muara Enim pasca KPK menahan Bupati Muara Enim Jurasah terkait dugaan tidak pidana suap.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Lubuk Mumpo
“Kita berharap Plh Bupati Muara Enim melihat kondisi sebenarnya yang terjadi dan dapat mengambil langkah-langkah untuk berbenah dan mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak tepat. Contoh, pelaksanaan mutasi ASN secara besar-besaran terkesan bupati memaksakan diri. Itu harus dievaluasi kembali,” kata dia.
Senada dengan Faizal, tokoh pemuda Muara Enim Ahmad Solihin menduga ada unsur kolusi pada pemilihan Sekda Muara Enim ini.
“Kami menduga pemilihan Sekda Muara Enim ini ada unsur kolusi dengan Bupati Muara Enim. Untuk itu kami minta satu nama calon Sekda yang telah diajukan ke KASN atas usulan bupati dibatalkan,” ujar politis Golkar ini.
Baca Juga: Dugaan Kasus Korupsi Jalan, Kejari Muara Enim Tahan ASN Dinas PUPR
Selain itu, kata dia, masyarakat Kabupaten Muara Enim belum mengetahui track record nama yang diusulkan menjadi Sekda Muara Enim, Iskandar ZO, yang saat ini bertugas di Pemerintahan Provinsi Bengkulu.
“Walaupun yang bersangkutan orang Muara Enim, namun belum mengetahui kondisi Kabupaten Muara Enim. Sebab yang bersangkutan bertugas di luar Provinsi Sumsel. Perlu diketahui Muara Enim ini banyak orang yang mampu untuk mengisi jabatan sekda dan kenapa harus orang luar,” tegasnya.
Baca Juga: Beredar Surat Pengangkatan CPNS Jalur Khusus, Kemenpan RB: Itu Hoaks
Dalam hal promosi ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, kata dia, ASN selain harus memiliki kompetensi manejerial dan sosial kultural, juga harus melalui proses lelang terbuka yang dipersyaratkan bukan undangan orang-orang tertentu.
“Untuk calon sekda yang telah diajukan ke KASN untuk ditinjau kembali dan dibatalkan,” ucapnya.
